Dana Kelurahan

0
225

Sejak dikeluarkannya peraturan terkait dana kelurahan, tuntas sudah anggapan kesenjangan bahwa pemerintah pusat hanya memperhatikan desa. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dari dana desa, dana kelurahan untuk kota diharapkan dapat menjadi stimulus munculnya kreatifitas kaum urban. Yosomulyo misalnya kelurahan di kota Metro mendapat 350 juta per tahun. Hasil ngobrol bersama warga RW 07 Yosomulyo, dana kelurahan tidak dibagi rata. Saya tidak paham kenapa tidak dibagi rata saja. Dari pada menjadi pergunjingan.

Mas Hendi dan Pak Asep menyebutkan bahwa ada 15 RW di Yosomulyo. Jika per RW dibagi rata, harusnya cukup 20 jutaan per tahun, terseraplah 300 juta, dan sisa 50 juta bisa untuk kreatifitas pihak pemerintah lurah sendiri. Apa yang disampaikan mas Hendi menurut saya masuk akal. Karena pengalaman pokmas, ada RW yang diminta bergantian, ternyata progam pokmas berhenti, dan RW 07 belum mendapat bantuan sampai saat ini.

Jauh dari itu, saya membayangkan bukan pada dananya. Tapi bagaimana cara berpikir warga juga harus sama-sama berubah. Dana 20 juta itu kecil menurut saya bagi sebuah RW. Pemerintah kelurahan juga harus belajar dari cara warga melakukan swakelola anggaran bantuan. Misal kami sedang ingin membangun Mushola, tentu setiap orang berlomba-lomba menyumbang bukan berebut mengelola anggaran yang terkumpul. Sudah banyak masjid berdiri di Indonesia meskipun negara tidak ikut campur. Apa yang menggerakan itu bisa terjadi. Banyak hal diantaranya modal spritual, modal sosial,dan kekuataan gotong royong. Apakah itu bisa terjadi di dana pemerintahan? Jika setiap RW mendapat 20 juta, apakah pemerintah kelurahan bisa mengajak warganya untuk memanfaatkam sebaik mungkin dana itu. Lagi-lagi ini soal roadmap sebuah RW di keluharan masing-masing ,mau dibangun seperti apa?

Jika kita mau kreatif, anggaran pemerintah tidak kurang-kurang. Bahkan banyak program pemerintah pusat seperti bantuan Kotaku (kota tanpa kumuh), dan kementerian lain yang fokus pada upaya peningkatan taraf hidup dan lingkungan yang lebih baik. Bahkah pihak perbankan atau BUMN juga sering memberi dana corporate social responsibility (CSR) bagi komunitas-komunitas yang membutuhkan. Tugas para penggerak sosial adalah memastikan keberlanjutan sebuah gerakan dan terus mendaratkan gagasan-gagasan baru. Dana kelurahan sedang asyik jadi obrolan, tapi dimasa depan, kreatifitas dan pemanfaatan ruang di ringkat RW yang akan menjadi daya tarik dan perubahan. Kita yakin akan ada titik temu antara pemerintah yang mau mendengar, dan warganya yang mau kreatif. Salam Payungi. ☂☂☂

Dharma Setyawan
Penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here