Waspada Film Jakarta Unfair

“Jangan ditonton, sarat muatan politis.”

Seseorang mengingatkan, meski akhirnya toh saya tetap menjejakkan kaki di taman Ki Hajar Dewantara pukul delapan kurang sekian menit, tadi malam(29/10/16).  Saya biasanya memang tidak suka pergi jauh dari rumah meski tidak dilarang, tapi apa yang hendak saya hadiri itu terlalu memikat pikiran untuk tidak datang.  Lagipula, saya suka dengan kalimat larangan orang yang tadi; kalimatnya mengandung banyak ketidaktahuan yang begitu dalam.

Saya begitu yakin bahwa sesuatu yang berkaitan dengan politik saat ini, dalam kacamata masyarakat mungkin hanya dihubungkan dengan intrik-intrik atau muslihat yang dilakukan oleh kaum elit borjuis dalam teater perebutan kekuasaan, sehingga siapapun pihak yang berada di luar lingkaran itu merasa tidak berkebutuhan atau bersangkutan dengan politik, lalu menciptakan stigma bahwa rakyat jelata tidak perlu dan tidak bisa berpolitik.  Selain itu, terkadang makna politik hanya diserap sebagai konotasi yang menjurus pada tindakan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Bisa jadi yang demikian adalah cerminan evolusi pikiran manusia saat ini, yang gemar mereduksi makna terhadap banyak hal, termasuk simplifikasi yang dilakukan negara terhadap orang-orang yang tergusur, sebagaimana dipaparkan dalam film dokumenter bertajuk “Jakarta Unfair” yang digelar di pucuk rangkaian acara ulang tahun Pojoksamber.com yang ke-2.  Acara nonton bareng film yang disorot proyektor ke arah banner yang dibalik tadi malam dihadiri oleh banyak mahasiswa, ada laki-laki dan perempuan, sudah menikah dan ingin, dan semuanya orang.  Di tempat yang sengaja dibikin gelap.

Saya tidak begitu yakin berapa menit durasi film yang diputar tersebut, karena saya dan teman yang saya bawa ke lokasi berada di sudut pandang yang mengharuskan kami berpikir ekstra untuk menerjemahkan gambar yang tampil pada layar yang agak terlipat, dan akhirnya pun kami sepakat bahwa genre visual yang kami lihat termasuk dalam kategori Surrealisme.

Tapi bukan berarti pesan yang hendak dilempar kepada calon penonton dari film “Jakarta Unfair” bersifat multitafsir atau surreal juga, meski saya hendak menyikapinya secara objektif, namun dengan tegas saya melihat susunan frame yang dirancang oleh rekan-rekan Watchdoc ini, jelas-jelas adalah sebuah propaganda.

Politik Rakyat Jelata

Malam tadi saya menjadi bagian dalam sebuah proses perpolitikan rakyat jelata, atau bisa lebih kepada proses edukasi untuk melatih kepekaan insting politik.  Pada dasarnya toh, politik merupakan hal yang seharusnya lebih dekat kepada rakyat sebagai warga negara.  Istilah politik sendiri berakar dari bahasa yunani ‘polites’-yang berarti warga negara.  Teori klasik Aristoteles menyatakan bahwa politik merupakan daya-upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, lebih spesifik lagi, soal kekuasaan, undang-undang, serta hal-hal yang terkait kepentingan hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan pengertian di atas, ada keharusan bagi masyarakat untuk sadar berpolitik serta sikap aktif yang diejawantahkan dalam partisipasi atau kehadiran, jika tidak dengan tubuh, maka cukup dengan pikiran untuk bersama-sama mengawasi keperluan mereka sendiri, salah satunya dengan mengontrol aktivitas pemerintah.

“Jakarta Unfair” sendiri adalah salah satu paparan tentang bagaimana lemahnya nilai tawar rakyat jelata di hadapan pemerintah(dan saya kira juga kompeni) dalam berpolitik, di samping hal-hal emosional yang sengaja dikemas dengan maksud sebagai propaganda, adalah bahan perenungan untuk kita semua tentang pentingnya tidak bersikap acuh, juga sebagai acuan untuk menyadari kekuatan kita sebagai rakyat.

Rakyat selama ini sudah dijauhkan dari potensinya sebagai sumber kekuatan yang besar untuk mengontrol jalannya kekuasaan yang diamanahkan kepada pemerintah, apa pasal?, karena sudah terlalu lama rakyat dijejali pandangan yang menjijikkan dalam proses politik elit borjuis yang penuh skandal, persaingan,serta hal-hal di luar moral, sehingga menjadikan rakyat muak(jika bukan karena sengaja diedukasi untuk seperti itu) terhadap hal-hal yang berbau politik, lalu kehilangan indera politiknya secara perlahan, dan menarik diri dari kegiatan politik.  Atau jika pun masih setia pada politik, politik sendiri telah kehilangan makna luhurnya menjadi sekedar persaingan antar logo partai atau simbol-simbol golongan tertentu.  Tak jarang, politik juga dijadikan komoditi penyambung hidup, sehingga ada golongan manusia yang rela jalan kaki demi membela sang pemilik Hammer, menggadaikan nilai hidupnya untuk sebungkus dua bungkus nasi.

Padahal berpolitik itu sederhana; dia bisa tumbuh dalam diskusi-diskusi parsial atau reguler, ranum dalam obrolan-obrolan ringan pos ronda, dan jika ingin serius sedikit, mengawasi proyek pemerintahan dan mewartakannya kepada media-media berbasis jurnalisme warga atau cukup dengan update status di sosial media.  Saya kira berpolitik itu sama seperti makan nasi, kebutuhan.

Film “Jakarta Unfair” pada dasarnya mengemukakan sesuatu yang tidak banyak orang pertanyakan, “mengapa rakyat bisa kehilangan akses terhadap lobi-lobi kekuasaan?”.  Saya percaya bahwa penggusuran atau tindakan arogan pemerintah dalam hal apapun bisa dicegah dengan suatu gerakan politik, dan saya juga percaya bahwa seharusnya rakyat memiliki akses kepada orang-orang yang berada di dalam lingkar pemegang amanah kekuasaan.  Tapi dalam setiap aksi hegemoni pemerintahan yang melanggar hak-hak warga negaranya, MENGAPA, seolah ‘dewa-dewa penolong’ ini begitu jauh dari rakyat?.  Saya menangkap kesan bahwa sesungguhnya ada pembiaran dari pihak berpengaruh yang mampu untuk mencegah hal tersebut, in purpose.  Padahal rakyat ini juga ikut pemilu, dan setiap partai berkampanye melewati jalan-jalan sampai di ujung lorong yang paling kotor sekalipun.  Sampai di titik ini, saya teringat Yesus Kristus.

“Eloi, Eloi, lama sabakhtani?”

Menurut saya, rapuhnya usaha-usaha politik aktif di tingkat rakyat jelata menjadi sebab terputusnya rantai penghubung antara rakyat jelata dan wakil rakyat.  Selain itu sikap politik wakil rakyat yang terlalu melangit seperti kacang lupa kulitnya, menjadi penyakit yang menjauhkan rakyat dari para wakilnya.  Yang betul, kedua sisi harus sama pro-aktif secara relasional, atau, rakyat jelata memerlukan jembatan untuk menyeberangi kutub politik elit borjuis yang penuh dengan muslihat.  Dengan cara apa?, Bagaimana?.

***

Penghujung acara nonton bareng di tengah gelap ditutup oleh komentar beberapa penonton yang diminta maju oleh panitia, orang dua, satu wanita dan satu pria, dari bahasa mereka, saya yakin mereka adalah mahasiswa, dan sepertinya memang iya, karena Mas Dharma bawa pasukan.

Saya paham bahwa mereka ‘mengimani’ film “Jakarta Unfair” dengan cara yang berbeda dari sebagaimana saya melakukannya, saya paham bahwa mereka kurang lebih terpengaruh propaganda dari film tersebut, atau mungkin juga pengaruh hadiah dari panitia, mungkin juga karena mereka masih terlalu hijau untuk mencerna bahasa politik yang terlampir.  Yang jelas, memang sekarang sedang ada krisis mahasiswa(dan juga sarjana) yang benar-benar mengerti tempat mereka, siapa mereka, dan kekuatan apa yang mereka miliki.

Mahasiswa Agen perubahan, bukan agen kekuasaan

Lucu juga ketika mahasiswa itu sangat radikal dan menggebu-gebu dalam aksi ‘melawan’ pemerintah, tapi sangat takut kepada ibu kost.  Ini ironi, kan?.

Terlepas dari ironi tersebut, saya juga khawatir dengan daya cerna mahasiwa masa kini yang cenderung gamang menentukan sikap, yang seharusnya mahasiswa itu berada dalam koridor ilmiah dan objektif, tapi kenyataannya mahasiswa lah yang rentan terhadap propaganda, dan menjadi pengikut pada idealisme atau pandangan tertentu secara take it for granted.  Saya menilai bahwa mahasiswa memang muda, beda, dan berbahaya.  Dan jauh lebih berbahaya lagi jika salah asuhan, salah pemahaman.  Harimau itu berbahaya, tapi toh sering masuk dalam jebakan, tanya kenapa?.

“Jakarta Unfair” mungkin saja menitikberatkan ‘kesalahan’ kepada pemerintah atas tragedi yang terjadi, tapi menurut saya, menyalahkan pemerintah lalu menghakiminya(atau menghakimi oknumnya) bukan solusi yang bisa dipertanggungjawabkan.  Dalam penggusuran di Jakarta misalnya, ada kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan.  Bisa jadi kepentingan sebagian rakyat yang ingin agar Jakarta semakin rapi, tertata, namun di sisi lain penggusuran mengabaikan sisi kemanusiaan orang-orang yang ada di dalamnya.  Teman saya bertanya, berapa ratus orang yang kena gusur?, berapa juta orang yang ingin agar Jakarta rapi?, adakah celah untuk melakukan kompromi bagi keduanya agar mampu mengakomodasi keinginan masing-masing tanpa mengorbankan salah satunya?, siapa sajakah pemerintah itu?, bukankah pemerintahan juga diisi oleh kerabat-kerabat rakyat jelata?.  Pertanyaan-pertanyaan seperti itu lalu akhirnya bermuara pada sebuah jawaban; bahwa sumber masalahnya ada pada tata cara pelaksanaannya, dan komunikasi politik.

Rakyat jelata pada akhirnya tidak saja dipenuhi oleh fakir harta, namun juga menjadi fakir politik.  Terbatasnya kegiatan-kegiatan politik dalam ruang lingkup rakyat jelata membuat akses terhadap edukasi politik, tertutup.  Mahasiswa, sebagai agen perubahan mestinya ikut memberikan akses pengetahuan dan mengedukasi rakyat.  Juga, dengan berada pada institusi yang sangat dekat kepada kaum elit borjuis, serta para pemegang amanah wakyat, harusnya mahasiswa mampu menjembatani komunikasi politik antara rakyat dan pemerintahan dengan berlaku sebagai agen.  Lagipula, Kampus selama ini merupakan pabrik pencetak golongan elit borjuis dan cendekiawan serta orang-orang yang menduduki jabatan di pemerintahan.

Netralitas sebagai agen perubahan yang menjembatani antara rakyat dan pemerintah haruslah menjadi prinsip dasar yang dipegang teguh oleh mahasiswa.  Tapi bukan netralitas yang cuek bebek, melainkan netral dari kepentingan-kepentingan diluar dari kepentingan untuk kebaikan bersama.

Selama ini, kampus seolah menjadi menara gading yang justru lebih condong melangit dari pada membumi.  Kita bisa melihat batas imaji yang telah ada sekian lama antara kampus dan rakyat jelata, mahasiswa semakin menjaga jarak dari asuhannya, tapi semakin mendekat dan merapat ke lingkar kekuasaan serta kompeni-kompeni.  Riset-riset yang dilakukan mahasiswa terlalu banyak disumbangkan untuk keperluan perusahaan atau sekedar menjadi penarik perhatian kakanda di kursi legislatif, sangat sedikit yang disumbangkan dan dikembangkan langsung di tengah rakyat.  Setelah lulus pun, banyak sarjana tak lagi ingat pada pengabdian kepada masyarakat, lebih terobsesi menggadaikan ijazahnya terhadap kompeni atau jabatan dalam institusi.

Celakanya, Apatisme mahasiswa dan sarjana kepada politik juga menular kepada orang-orang di sekitarnya sehingga menghambat perkembangan politik di tengah rakyat.  Jika pun tidak apatis, selalu ada kaum intelektual yang mengarahkan rakyat kepada praktek politik yang tidak sehat, alih-alih memberi edukasi dan menjadi jembatan terhadap kekuasaan.

Kita selalu bisa melihat selalu ada provokator yang memanfaatkan kebisingan politik elit borjuis lalu mengarahkannya ke dalam chaos, sehingga selalu ada kabar gaduh di jalan-jalan terkait dengan aksi-aksi anarkis massa yang tentu lebih mudah diduga sebagai akibat dari adanya propaganda yang salah.  Bagi saya, itu semua tidak lebih dari sekedar aksi teatrikal, begitu pun aksi ’98.  Seharusnya mahasiswa saat ini mampu mendidik rakyat ke dalam politik yang lebih beradab dan sistematis.

***

Sepulang dari nonton bareng, saya dan teman yang saya ajak tadi, mampir ke tempat salah satu teman di Punggur.  Seperti biasa layaknya teman yang berkumpul, selalu ada obrolan ringan dan minuman yang disuguhkan(meskipun bayar).

Obrolan kami yang penuh dengan ledekan dan tawa tak berlangsung lama, sebab sekian puluh menit setelah itu, ada keributan yang disebabkan oleh kerumunan anak-anak muda.  Bagi saya waktu masih muda dan kurus, keributan itu seperti suplemen.  Tapi salah asuhan bisa jadi bencana, dan nampaknya anak-anak muda ini memang salah asuhan, termasuk teman saya ini.

Obrolan yang hangat itu terpaksa harus ditunda(dan juga diakhiri) setelah beliau minta ijin sebentar untuk ‘mengurus’ keributan tersebut sambil keluar membawa samurai, lalu pergi diiring gerombolan anak-anak tanggung.

Saya kira, ada banyak hal yang perlu diubah dari kebiasaan masyarakat kita.  Interaksi antar golongan mestinya dibina secara reguler dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti di kota Metro, misalnya, saya suka atmosfir kegiatan politik rakyat yang hadir disana.  Sebab kegiatan-kegiatan politik rakyat semacam diskusi atau kegiatan kepemudaannya mampu menciptakan ruang hidup yang kondusif.

Kita berada dalam era di mana kita harus terus waspada bahkan terhadap pola pikir kita sendiri.  Media sosial sebagai sarana politik juga harus dicerna secara hati-hati dan bijak, sebab selalu ada kemungkinan bahwa kita dapat ‘tergelincir’ ke dalam konflik yang tidak perlu dan sebenarnya bukan urusan kita.  Untuk itu, kita perlu mewarisi sistem politik dan peradaban yang humanis kepada generasi berikutnya dengan usaha-usaha yang baik dan bermartabat, dan yang paling penting adalah taat terhadap konstitusi yang kita sepakati sendiri.

Gerakan politik umum juga mesti diubah, dari yang sebelumnya banyak-banyakan massa memenuhi jalanan umum dan bikin macet, menjadi gerakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat sebagai warga negara.  Ganti politik kuantitas menjadi politik kualitas.

Bayu Setiawan (R. Ummahisme)