Urgensi Ekonomi Pertahanan Bagi Indonesia

Dunia ekonomi hingga saat ini menjadi pemandangan bagi segenap penduduk. Terutama pada pemerataan diseluruh elemen masyarakat, baik pada taraf ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Ditambah lagi gejolak keadaan perekonomian global yang hingga saat ini masih terus saja bergejolak ‘tak karuan. Sehingga imbasnya berbagai negara merasa khawatir dengan keadaan ekonomi negaranya masing-masing.  Hal ini menjadikan PR yang sangat penting dan harus ditangani dengan baik bagi setiap pimpinan dan tokoh-tokoh ekonom di negara tersebut, agar gejolak perekonomian di bumi yang kita ijak ini terus membaik dan stabil.

Disisi lain tambahan lagi dari dunia politik global yang tak karuan. Berbagai sekte negara mempunyai kepentingan-kepentingan guna menguasai sebagian atau seluruh lini perekonomian suatu negara lain. Terutama bagi negara yang tak berkemampuan atau tak memiliki kekuatan pertahanan yang matang. Hal ini seperti yang tampak pada kawasan di Timur Tengah yang hingga saat ini dilanda konflik peperangan. Padahal dinegara negara dikawasan  ini diwarisi oleh tuhan suatu kekayaan yang sangat melimpah dan penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Tak jauh berbeda dengan kawasan di Timur Tengah, dimana kekayaan dan luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang terdiri dari beribu-ribu kepulaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai flora dan faunanya, kekayaan alam yang dimilikinya : gas bumi, minyak bumi, batu bara, dan kekayaan lain yang jumlahnya sangat fantastis bagi keberlangsungan hidup seluruh warga negara Indonesia. Kekayaan bangsa yang melimpah ini perlu dijaga dan dilestarikan serta digunakan dengan tanpa merusak tatanan yang telah ditanamkan oleh leluhur bangsa ini. Tuhan telah memberikan amanah kepada segenap warga bangsa Indonesia untuk menggunakan dengan cara yang maslahat untuk kepentingan warga Indonesia ini dan tentu tuhan juga mengamanahkan untuk menjaga dari tangan – tangan jahil yang ingin merongrong atau merusak dengan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan undang undang bangsa ini. Baik dari pihak luar maupun dalam negeri ini.

Seorang penasehat ekonomi para presiden Amerika Serikat dari Demokrat dan Republik David M Smick menyatakan, “ Ekonomi global diambang kiamat. Berbagai kebijakan salah kaprah mengancam sistem yang menompang kemakmuran dunia selama seperempat abad terakhir. Sampai kapan perekoniam terpuruk? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, agar yang terburuk tidak terjadi?”. Sebagai negara yang adidaya Amerika Serikat pada tahun 2007-2008 merasakan gejolak akibat dari ketidak stabilan perekonomian gelobal disaat itu.

Gejolak ekonomi gelobal saat ini sudah sepatutnya kita pantengi, kita lihat dengan jeli dan teliti. Agar kedepan keadaan ekonomi yang buruk tidak menimpah di negara indonesia yang kita cintai ini. Sehingga kejadian yang terjadi akibat ekonomi yang buruk seperti pada tahun 1998 tidak terjadi kembali, bahkan yang lebih menghawatirkan yaitu ancaman keterpecah belahan bangsa Indonesia ini. Sebagai wujud dari usaha mengatasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, maka ekonomi pertahanan sangatlah penting sekali kita perhatikan terutama kesiagaan dan kesiapan pertahanan negara Indonesia ini.

Pertahanan NKRI ini pada hakikatnya ada pada pundak masyarakat. Bukan sekedar TNI dan Polisi namun seluruh elemen yang ada di masyarakat itulah pertahanan NKRI. Namun berdasarkan undang-undang 1945, pertahanan indonesia setelah kemerdekaan  di amanahkan kepada TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga ekonomi pertahanan lebih memusatkan pada pertahanan yang menyangkut pada bidang pertahanan; perindustrian militer, aspek sumber daya persenjataan, biaya pemeliharaan pasukan perdamaian, pengukur keuntungan perdamaian dilingkungan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Program Studi Ekonomi pertahanan merupakan kajian tentang biaya terkait pertahanan dan perdamaian dengan menggunakan analisis dan metode ekonomi yang meliputi kajian mikroekonomi dan makroekonomi seperti teori teori pertumbuhan, distribusi alat pertahanan, perbandingan data statistik dan ekonometrik. Dengan subjek pelaku ekonomi kementerian pertahanan, birokrat, anggota parlemen bangsa bangsa yang memiliki perjanjian kerjasama dan elemen elemen yang terlibat terkait dengan pertahanan.

Yusuf Ikhwan (Alumni S1 Pendidikan Matematika UM Metro)