Teror 4 November

Makin besar jumlah massanya saya makin tidak khawatir. Setidaknya bila kita melihat catatan sejarah. Kerusuhan Mei 1998 tidak disulut oleh konsentrasi massa mahasiswa di Gedung DPR/MPR, tapi dimulai dari sebuah truk sampah yang dibakar di bawah jalan layang Grogol, depan kampus Trisakti, sehari setelah penembakan mahasiswa. Mal Ciputra dilempari batu, lalu Jakarta membara disusul daerah-daerah lain.

Begitu juga dengan peristiwa Malari, 1974. Ribuan mahasiswa memang berdemonstrasi menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei yang dianggap simbol imperialisme (ekonomi) baru. Tapi kerusuhan terjadi di kawasan Senen, merembet ke Pecenongan. Mobil, motor, toko dibakar.

Mau mundur lebih ke belakang, kita bisa membuka kembali catatan tentang rapat raksasa di Lapangan Ikada, 19 September 1945. Puluhan ribu orang memadati lapangan yang sekarang terletak di sisi selatan Monas itu untuk memperingati satu bulan proklamasi dan meneguhkan jalan kemerdekaan yang telah diambil Sukarno-Hatta, di tengah tekanan Belanda, Sekutu, dan transisi Jepang di mata rakyat.

Jawara-jawara yang kelak beraksi dalam peristiwa “gedoran Depok” yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan rasial, memang dikerahkan. Senjata tajam juga disiapkan. Tapi para pemimpin informal dapat mengendalikan karena akan terlalu banyak memakan korban. Sebab di sisi lain, Jepang yang menjaga Ikada masih bersenjata lengkap, karena memegang mandat dari Sekutu untuk menjaga keamanan sebelum kedatangan mereka.

Sukarno yang paham situasinya, hanya naik sebentar ke mimbar, lalu meminta massa bubar. Tak ada pidato berapi-api seperti yang dilakukannya di tangga Istana Merdeka di hadapan puluhan ribu rakyat sekembalinya dari Yogya setelah Konferensi Meja Bundar, Desember 1949.

Jadi kerusuhan Mei 1998 , Malari 1974, atau Gedoran Depok (Oktober 1945) tak ada kaitan langsung dengan konsentrasi massa. Bila kurang yakin, silakan lihat aksi warga Bali yang menolak Reklamasi Teluk Benoa. Berkali-kali ada puluhan ribu orang turun ke jalan dan tak ada selembar kaca toko pun yang pecah.

Masih kurang empiris?

Mari kita lihat Aceh. 8 November 1999, ratusan ribu orang dari berbagai pelosok memadati Masjid Raya Baiturrahman untuk menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR). Aksi ini berakhir damai, dibandingkan peristiwa Simpang KKA, 6 bulan sebelumnya, di mana yang menjadi korban justru demonstran setelah diberondong tentara.

Singkat cerita, konsentrasi massa dalam jumlah besar tidak berbanding lurus dengan ancaman. Kita harus lebih takut dengan massa yang sedikit, spontan, tapi (di)radikal(isasi) seperti di Tolikara, Singkil, atau Tanjung Balai.

Kita lebih khawatir dengan segelintir orang yang dengan mudah membubarkan acara-acara diskusi atau nobar yang dianggap kekiri-kirian, hanya karena dibekingi atau digerakkan oleh pihak-pihak yang tak tenang menikmati masa pensiun karena kasus-kasus masa lalunya sedang dibuka kembali.

Tentu saja sebagian dari mereka akan bergabung dalam demo 4 November nanti. Sebab, sebagian partisipan demo ini juga memiliki rekam jejak sebagai “kontraktor politik” seperti ikut menebar teror “kebangkitan komunisme” atau kadang-kadang berteriak “NKRI harga mati” bila menghadapi aspirasi dari Aceh atau Papua, tapi di sisi lain juga memendam aspirasi mengubah NKRI di bawah bendera khilafah.

Mereka memakai Pancasila untuk melabel “separatisme” atau “komunis”, dan di saat yang sama kadang meludahi Pancasila sebagai gagasan duniawi yang sekuler. Wajah standar ganda ini juga ditunjukkan kubu yang hendak didemo. Di satu sisi menempatkan diri sebagai minoritas yang rentan ditindas. Tapi ketika posisinya mayoritas, ia juga tak kalah menindas.

Mayoritas?

Politisi yang akan jadi sasaran demo 4 November nanti adalah politisi yang didukung 1 juta KTP. Ia disokong partai-partai besar yang dominan di parlemen, yang juga dekat dengan kalangan pemodal atau pengembang, Ia royal membelanjakan dana publik untuk polisi dan tentara yang siap membekingi proyek-proyeknya.

Menjelang Pilkada, ia tetap menggusur karena memang segmen kaum miskin di Jakarta hanya 3,16 persen. Karena itu tidak ada urusan dengan turunnya popularitas atau basis suara. Refleksi dari posisinya yang mayoritas berulang kali diungkapkannya lewat statement bahwa ia siap membunuh 1.000 orang di hadapan kita untuk melindungi 10 juta orang lainnya. Citranya dilindungi secara sosial oleh industri media, kaum selebritas, konsultan politik, hingga konsultan humas. Mereka adalah mayoritas kaum urban.

4 November adalah peristiwa demokrasi biasa. Unjuk rasa dilindungi secara hukum. Yang membuat psikologinya seperti hendak kiamat adalah anasir-anasir penunggangnya, baik dari kubu pro maupun kontra. Saya lebih takut bila salah satu dari kedua kubu penunggang ini kelak menang dan menjadi semakin tiran. Lebih menakutkan lagi bila keduanya kelak justru bersatu: sama-sama naik kuda, misalnya.

 

Dandhy Dwi Laksono (Jurnalis)