Politik dan Uang

Uang menciptakan kekuasaan, adalah anasir yang muncul dalam pergulatan pilkada—pemilu kepada daerah. Seolah bisa diprediksi bahwa karena uang kemenangan kekuasaan dapat tercapai. Uang memunculkan tata ruang baru bagi peradaban modern. Betapa tidak bebal, angka-angka uang mengubah laku moralitas menjadi sumir dan absurd. Jika Adam Smith membangun gagasan bahwa nilai dibangun atas dasar intuitif, maka uang mengubah manusia menjadi rasional di pilkada. Hitungan rakyat semakin jelas bahwa semakin besar pemberian semakin besar peluang untuk dipilih. Uang meredefinisi tabiat manusia menjadi jinak, permisif, memaklumi dan absen membangun tanda tanya besar tentang kejanggalan-kejanggalan tata nilai demokrasi. Perang ide dan gagasan dalam kemelut pilkada misalnya, mudah disingkirkan dengan perang uang.

Demokrasi menjadi ‘mimik’ yang pucat, di kampus-kampus besar negeri ini, politik diajarkan dengan begitu normatif, begitu ilmiah dan makin mengharu biru. Nilai politik sebatas bersenyawa dengan diktat-diktat tebal untuk bahan diskusi. Ketika realitas tidak sesuai wacana yang didiskusikan, ‘demokrasi’ mati suri dan cukup dipinjam legitimasinya untuk menyelenggarakan perang uang berjubah demokrasi. Sudah! toh yang penting demokrasi masih disebut dalam regulasi konstitusi, soal permainan itu hal lain, soal nilai nanti-nanti. Pertanyaan seputar bagaimana strategi partai politik memenangkan pemilu? bagaimana melawan serangan fajar? bagaimana mengumpulkan massa dengan ideologisasi organisasi yang militan? kian luput dari obrolan Profesor-Profesor di kampus. Menjadi ab-normal saat politik didiskusikan di ruang suci, dan para pakar politik di kampus tidak menuntun fatsoen politik rakyat—melawan politik uang misalnya—dengan gerakan sosial yang lebih realis.

“Uang lahir dari pentasbihan kuasa-berdaulat: para raja menguasai emas dan perak dan membubuhkan tera mereka di atasnya (M. Proudhon I: 69). Uang dalam tradisi politik bisa jadi sebuah anomali. Saat uang menjadi alasan politik tentu menjadi ikhwal yang janggal. Bukankah politik pada mulanya tidak bicara uang? Politik kewajibannya bicara gagasan, integritas kepemimpinan, tentang ‘karsa’ berjuang untuk wong cilik. Uang dalam politik dengan seksama melakukan ‘anjangsana’ menguji konsistensi nilai moral manusia. Ujian tersebut masuk ke semua level strata hidup, mulai dari; tukang becak, buruh pasar, akademisi, kiai, artis, dan aktifis-aktifis pro-demokrasi. Marx menyebut ‘nilai (marketable value)—nilai yang dapat dipasarkan, nilai pasar, nilai jual—merupakan batu pertama sebagai dasar struktur ekonomi. (Kemiskinan Filsafat: 1847). Pilkada bukan perkara politik saja, ini perkara ekonomi. Bahwa pilkada menjadi kalang—bantalan—dan alasan supaya uang ‘elit’ dapat meluncur ke wilayah para ‘alit’ dengan begitu deras.

Politik Uang?

Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange (uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum). (Effendy, 2001: 281). Definisi tentang politik uang (money politic) dibuat tapi juga dikhianati. Misal klausul berikut ini; Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Menyebut tentang barang semua kandiddat sudah jelas melakukan money politic.

Uang dalam musim pilkada ini juga mampir ke semua level rumah tangga dan menguji nilai hidup. Prasetyono (2011) menambahkan tentang fenomena penjualan “Tuhan” oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Dengan slogan-slogan yang berbau agama, orang memperoleh dukungan politik dan ekonomi untuk kepentingan pribadi mereka. Pernyataan di atas tidak salah lagi, orang-orang politik ini mendadak religius, dengan tampilan dan slogan agama yang di-khotbah-kan. Uang menjadi pelicin dan penanda, selain sikap religius—mereka  juga bisa mendadak dermawan.

Pada dasarnya sangat mudah menilai harga diri seorang pemimpin dengan uang yang dimilikinya. Pandangan Aristoteles 2000 tahun yang lalu misal; “tentang uang adalah alat bukan tujuan. Apa yang orang beli harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada uang tersebut”—hal ini masih sangat relevan. Pemimpin yang kita yakini integritasnya adalah orang yang lebih tinggi nilainya dari pada uang yang mereka tebar. Apakah dalam pilkada kali ini kita sanggup melihat mereka dalam pandangan yang demikian? Bisa jadi ini semakin sulit melihat politik semakin kacau dengan tradisi uang selama 3 periode pemilu di reformasi. Ignas Kleden menyebut dalam artikelnya di Kompas (31/10/2014) “Keluar dari Jebakan Involusi” bahwa “politik uang berawal dari para elite politik karena merekalah yang mempunyai dana dan kemudian percaya bahwa kehendak rakyat dapat dibeli dengan uang. Ketika sudah menjadi jual beli, sesuai dengan mekanisme pasar permintaan yang meningkat akan menaikkan harga suara pemilih.”

Saat uang menjadi tujuan, saat itulah demokrasi terpasung dan pemimpin berusaha mencari pengembalian modal. “Uang” semakin abstrak, mengubah kosmos politik dan idelogi luruh dalam transaksi-transaksi ‘money politic’.  Tidak ada lagi ‘pejuang’ dalam politik, yang lebih bernilai dari pada uang itu sendiri. Harga diri seolah menjadi barang murah, sok suci, dan etika kuno. Maka wajar saat rakyat melihat politisi-politisi yang tampil lebih dihormati uangnya—barang dan sembako yang dibawanya. Mereka—para politisi tersebut— tidak menyadari bahwa nilai harga diri mereka misalnya lebih rendah dari atribut yang mereka pakai. “Keutuhan moral-makhluk gramatikal yang disebut nasion, padanya telah dikenakan atribut-atribut yang tidak memiliki keberadaan nyata kecuali dalam imajinasi mereka-mereka yang memetamorfosis sebuah kata menjadi sebuah benda… Ini telah menimbulkan banyak kesulitan dan salah pengertian yang tercela dalam ekonomi politik,” (The Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy: 1826)

Sebagai orang terdidik, kita juga tidak adil jika hanya menyalahkan para politisi yang yang sudah masuk dalam kubangan transaksi politik. Namun rakyat juga tidak mungkin kenyang, berapapun kekayaan yang ditebar politisi tersebut, apalagi hanya dermawan an-sich saat-saat pilkada. Bahwa yang dituntut dari pemimpin adalah seberapa jauh mereka berjuang untuk rakyatnya? seberapa serius mereka membangun kemajuan kabupaten dan kotanya? Dan yang penting adalah nilai ke-sederhana-an yang terus memupuk kepercayaan rakyat. Bukankah kemewahan yang dipertontonkan rakyat yang kian menderita adalah parodi politik yang sangat menyakitkan?

Perjuangan melawan politik uang bisa jadi sesuatu yang utopis. Tapi kebenaran tidak memandang demikian. Bahwa diantara berjuta pelaku demokrasi negeri ini dari politisi sampai rakyatnya, masih ada yang punya harga diri, marwah, sikap tegas, dan nilai agama yang bertentangan dengan laku politik uang. Semua ini adalah barang mahal yang harus dipertahankan. Tulisan ini hendak membangun refleksi atas demokrasi yang kita lakukan selama ini, ternyata belum pada titik kesadaran. Bisa jadi kita masih senang ber-pesta dalam demokrasi ini. Nilai demokrasi belum kita hargai secara substansi. Sebagaimana Bung Hatta (1966) menyatakan dalam ‘Demokrasi Kita’ bahwa “Sedjarah memberi peladjaran pada manusia. Suatu barang jang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau beladjar dari kesalahannja dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan djiwa murni, demokrasi jang tertidur sementara akan bangun kembali”.