Mitos-Mitos Jakarta

Saya sering berpikir agak liar: “mengapa kita sering sekali menempatkan ‘Jakarta’ sebagai kiblat dari segenap aktivitas kita selama ini?”

Istilah ini mungkin agak  berlebihan. Namun, seiring dengan hiruk-pikuk 411, 212, atau mobilisasi politik akhir-akhir ini, entah apa itu namanya dan apa itu tujuannya, saya sering berjumpa dengan kebenarannya. Cara kita berpolitik, berpikir, dan berbuat, tanpa sadar, telah menempatkan “Jakarta” sebagai pusat dan kota-kota lain sebagai “Daerah”, dengan hierarki yang terkadang diucapkan dengan jumawa oleh orang-orang ibukota.

******

Bagi saya yang lahir, dididik, dan besar dalam kultur “orang daerah”,  Jakarta identik dengan kemegahan dan hiruk-pikuk politiknya. Betapa tidak, di Jakarta, orang bisa berganti isu dalam hitungan jam. Aksi-aksi mahasiswa membawa isu yang sangat beragam. Namanya saja ibukota. Uang mengalir deras dan aktivis di sana terkenal lihai dalam berpolitik.

Jakarta membelah Indonesia ke dalam satu spektrum: Pusat dan Daerah.

Seluruh aktivitas sosial, ekonomi, politik terpusat di Jakarta. Jakarta adalah “center”. Sebagai “center”, ia menjadi magnet bagi segenap aktivitas gerakan yang berencana melakukan transformasi sosial. Betapa tidak, uang bisa dengan mudah masuk ke mana-mana dari kota peninggalan Belanda ini. Mereka yang ingin membangun komunitas petani di pedesaan Gunung Kidul, sering sekali bolak-balik ke Departemen Pertanian atau lembaga donor.

Dengan posisinya sebagai “center”, Jakarta begitu digdaya.

Pertanyaannya: mengapa Jakarta, dengan segala hiruk-pikuk dan kemegahannya, senantiasa menjadi center dari aktivitas kita?

Jakarta memiliki semua yang tersedia untuk menjadi pusat. Sirkulasi modal bergulir di sana. Di era kapitalisme finansial ini, meskipun industri kita tersebar di daerah-daerah, arus keuangan tetap ‘transit’ ke Jakarta. Hampir semua Bank yang menguasai peredaran uang berkantor pusat di Jakarta. Sehingga, kalau ada buruh di Surabaya yang mogok dan mengakibatkan buruh di-PHK, salah satu yang kebakaran jenggot adalah Jakarta. Sebab, keuntungan para finansialis akan berkurang karena dana mereka diangkat dari Jakarta.

Tak hanya itu, pusat pemerintahan semuanya ada di Jakarta. Secara otomatis, pembagian jatah anggaran pun juga dikonsolidasikan di sini. Tak ayal, yang berkantor di sini tidak hanya partai politik, tetapi juga para broker proyek. Jakarta kemudian jadi magnet bagi aktivis yang ingin berkarier di bidang politik.

Posisi Jakarta sebagai “pusat” inilah yang kemudian membentuk logika awam kita: bahwa jika ingin membuat transformasi, atau jika ingin punya banyak uang, datanglah ke Jakarta.

Jakarta sebagai “pusat” melahirkan struktur dalam hampir semua bidang di Indonesia: ‘pusat’ dan ‘daerah’. Istilah ini kerap kita temui ketika bicara soal desentralisasi (bahkan ada mata kuliah yang menggunakan kata ini-Hubungan Pusat dan Daerah). Istilah “pemerintah pusat”, dalam alam bawah sadar kita, pasti merujuk pada satu penanda: Jakarta. Tidak ada orang yang bicara pusat untuk menunjuk Yogyakarta, kecuali mungkin Muhammadiyah yang punya dua kantor Pimpinan Pusat di Yogyakarta dan Jakarta.

*****

Oleh karena Jakarta adalah ‘Pusat’, ada semacam daya magis ketika menyebut Jakarta. Di kalangan kelas menengah tertentu (tidak hanya di Jakarta), saya sering mendapati bahwa pergaulan itu sinonim dengan penggunaan unsur budaya Jakarta. Bahasa Loe-Gue, pakaian yang modis dan sesuai tren, Jalan-jalan ke Mall atau Cafe, dan sejenisnya sering sekali dianggap sebagai tolak ukur kemajuan.

Bahasa yang terkenal sekarang ini mungkin: bahasa gaul, keren, dan lain sebagainya.

Gaya-gaya bahasa dan pergaulan semacam itu, tentu saja, adalah sesuatu yang asing di Banjarmasin atau Palangkaraya 50 tahun yang lalu. Budaya semacam ini, meski tidak begitu akurat, mulai muncul ketika Televisi mulai merambah kehidupan anak-anak kita.

Nah, yang jadi soal, budaya yang dibawa oleh sinetron TV atau tayangan-tayangan anak sangat kental dengan apa yang ada di Jakarta. Tak ayal, anak-anak kita menjadikan Jakarta sebagai The Big Others (kalau pakai bahasa Psikoanalisis Lacanian): hasrat terbesar yang menjadi basis identifikasi kita. Mungkin saya juga sempat mengalaminya dulu ketika SMP dan SMA. Tapi, ada satu hal penting: TV telah menjadikan ‘Jakarta’ sebagai pusat dan identitas masyarakat kita.

Sehingga, tren-tren ibukota dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Kalau kita bercelana kain dan memakai sandal untuk pergi ke Mall, mungkin ada teman yang akan berseloroh: ah, kuno. Atau, bagi sebagian kawan yang sangat ‘gaul’, pergi berbelanja ke pasar tradisional bisa menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman.

Jakarta sebagai pusat lambat laun telah menjadi mitos yang menyebar ke segala penjuru Indonesia.

******

Bagi yang pernah bergiat di organisasi mahasiswa (atau, misalnya, organisasi kepemudaan), citraan ‘Jakarta yang digdaya’ ini kembali menghantui. Aktivitas kita, sadar atau tidak, sering mengambil Jakarta sebagai mirror. Ketika Jakarta sedang dilanda tren ‘gerakan populer, lalu ia berubah menjadi tren ketika dikampanyekan secara masif oleh media dan orang-orang keren ibukota, secara alam bawah sadar, kita menjadikannya sebagai sesuatu yang harus diikuti.

Dan sering kali, hal-hal semacam itu kita ikuti bukan karena kita setuju dan kita merasa bahwa itu benar, tetapi karena itu keren. 

*****

Sekarang, kata-kata keren menjadi sesuatu yang cukup ‘magis’ di kalangan mahasiswa. Kalau gerakan mahasiswa ingin survive, baik dari segi kaderisasi maupun diikuti banyak mahasiswa, ia harus terlebih dulu keren. Hal ini, sadar atau tidak, akan sering kita temui di kampus-kampus besar. Akhirnya, ramailah timeline facebook saya dengan poster yang berlomba-lomba ingin menjadi keren, dengan harapan acaranya diikuti oleh mahasiswa.

Sehingga, di kampus, acara yang lebih digemari adalah acara yang dianggap keren. Acara yang sesuai dengan tren konsumsi atau pengembangan diri. Orang berpengetahuan di kampus dengan cara yang sangat pragmatis. Diskusi-diskusi kritis sering berganti dengan training motivasi, kewirausahaan, atau soft skill. Acaranya tentu saja bagus-bagus, tapi biasanya memanfaatkan selera mahasiswa.

Komunitas sekarang makin menjamur. Saya ingat, ada beberapa organisasi yang awalnya didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa ibukota, dan menjalar ke berbagai daerah. Sasarannya adalah mahasiswa kelas menengah. Lalu mereka membuat banyak kegiatan yang titik tekannya adalah ke-keren-an. Kepemimpinan dibuat se-keren mungkin, agar banyak pengikutnya. Organisasi ini lalu populer. Dipuji oleh banyak mahasiswa.

Sekarang, organisasi ini terlihat redup dan memudar, perlahan-lahan.

Atau, mungkin dalam sebuah seminar ilmiah. Sekarang ada kecenderungan: orang ikut seminar karena seminar itu (entah pembicara atau tampilan publikasinya) keren . Tanpa peduli lagi, apa yang sebenarnya ia bicarakan pada seminar itu. Saya kerap kali mendapati pembicara seminar/diskusi yang sebenarnya isinya itu-itu saja,tapi karena membawakan materi menarik, atau dibumbui sesuatu yang secara fisik oke, ia keren dan digandrungi orang. Atau karena ia piawai mengelabui pikiran para peserta seminar dengan retorika yang luar biasa.

Sekarang, bahkan yang keren-keren itu sudah ada yang terkena gosip macam-macam, tentu saja di ibukota.

Keren adalah sesuatu yang subjektif. Oleh sebab itu, keren adalah soal konstruksi. Ia menjadi diterima karena menjadi ‘budaya’ di masyarakat. Mengapa sesuatu dianggap keren?  Keren adalah soal selera konsumsi. Jika ia sesuai dengan konsumsi orang-orang, ia dianggap sebagai sesuatu yang keren. Budaya konsumsi adalah budaya perkotaan yang disampaikan via media-media kita. Makanya, untuk menjadi keren, orang perlu media. minimal, website yang memuat foto-foto dirinya atau media sosial.

Dan darimana sesuatu yang keren itu berasal?? Kita akan kembali pada pembicaraan soal ‘bahasa gaul’: ini adalah sesuatu yang dikonstruksi dengan menempatkan “Jakarta” sebagai pusat. Jakarta memanipulasi selera dan mengkonstruksi kelezatan. Sebagai megapolitan, Jakarta dihuni oleh banyak selebritis yang mengampanyekan ke-keren-an melalui televisi dan internet, serta menjadi ‘muballigh‘ terkemuka atas budaya-budaya yang konstruksi kulturalnya bermula dari Jakarta.

******

Jakarta telah bertransformasi tidak hanya menjadi ‘pusat’, tetapi juga menjadi ‘penanda-utama’ yang menentukan identitas kita. Tak hanya itu, ia juga menjadi mitos-mitos tertentu yang dikampanyekan dengan media-media massa, televisi, internet, dan lain sebagainya. Jakarta, sebagai “pusat”, memiliki konstruksi kultural tertentu yang menyebabkan sesiapa yang mencoba menolaknya, akan dieksklusi secara kultural.

Salah satu karakter Jakarta yang membuatnya digdaya adalah karakternya yang eksklusioner. Sesiapa yang tidak mengikuti aturan mereka, akan terbuang dari sistem. Banyak orang yang mencoba untuk keren. Tapi, karena Keren adalah soal kompetisi, dan tidak semua bisa menjadi keren karena tidak semua sesuai selera konsumsi orang-orang, maka banyak yang tersingkir. Muncullah fenomena alay mereka yang ingi keren tapi tidak diterima oleh orang banyak.

Alay adalah fenomena yang terjadi ketika semua orang ingin dihasrati oleh orang lain. Tapi, sayangnya, ia bertepuk sebelah tangan. Mungkin karena ia berasal dari kampung, yang tidak dipandang baik oleh standard ‘Jakarta’, ia menjadi orang-orang alay. Sebetulnya, alay juga konstruksi sosial.

Sekarang sudah mulai muncul tren baru: gerakan orang-orang kota yang rindu dengan masa lalu. Akhirnya program semacam Indonesia Mengajar yang mengajak mahasiswa kembali ke Desa, laku keras. Padahal, program itu sebetulnya sinonim dengan KKN yang dilakukan setiap mahasiswa UGM menjelang kelulusannya. Oleh karenanya, bagi sebagian orang, program ini mungkin tidak banyak istimewanya kecuali bagi mereka yang hidupnya di kota besar dan tak pernah tinggal di kampung.

Program semacam ini laku karena ia berjalan mengikuti logika “post-fordisme” –cara kapitalisme berproduksi setelah tahun 1970an: anda buat barang yang bagus, tawarkan pada konsumen yang kian bertambah, maka anda akan untung. Hal ini bisa jadi, pada batas tertentu, positif ketika ‘kebaikan’ masuk ke dalam logika orang-orang ibukota, tapi menyimpan bahaya laten yang mesti dipikirkan juga: jangan-jangan problemnya sebetulnya bukan di sana!

Program-program semacam pengabdian dll dibuat bukan untuk membebaskan masyarakat dari problem mereka sehari-hari, tapi justru lebih sebagai upaya mengekspresikan ‘kemajuan’ di kota besar dan ‘membina’ mereka yang dianggap terbelakang di desa-desa ‘pinggiran’. Padahal masalah di kampung tentu saja jauh lebih kompleks dari sekadar keterbelakangan-kemajuan.

Saya khawatir, tanpa sadar, kita mengulang-ngulang logika kolonial lama: bahwa para penjajah yang datang ke koloni, semacam Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah, adalah untuk memberadabkan (“civilising”), dan memperkenalkan kemajuan yang ada di Eropa ke kawasan-kawasan itu, bukan untuk menindas.

Nah, gejala-gejala untuk mengapresiasi dan membuat sesuatu yang keren terkadang membuat kita lupa, problem utama masyarakat bukanlah sekadar dibantu dan diberi pendidikan atau semacamnya, tetapi juga bagaimana mereka bisa hidup di tengah harga beras yang mahal, upah yang murah (terutama buruh tani) dan sawah yang semakin berkurang sehingga membuat banyak orang menjadi buruh di Jakarta.

Problem semacam ini kerap luput dari pantauan mata kita yang lama hidup di kota, dan menuntut kita untuk berpikir ‘lebih dari sekadar menjadi orang keren‘.

*****

Bisakah mitos ini diubah dan dilawan? Dan seperti apa caranya? Seperti kata James Scott, sehegemonik apapun formasi kultural tertentu, ia tidaklah pernah total. Selalu ada cara untuk melawan. Meskipun, melawan itu harus siap berhadapan dengan aparatus kultural yang melindunginya.

Pertanyaan yang lebih sulit dari itu adalah bagaimana cara melawannya. Jakarta seperti ‘Matrix’ yang menyajikan sesuatu yang seakan-akan nyata, tetapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang direkayasa. Melawan ‘mitos’ Jakarta berarti menghidupkan identifikasi-identifikasi yang lain yang selama ini direpresi oleh Jakarta. Tugas kita, sebagai orang berpendidikan, adalah menyajikan gambaran the real, bahwa ada ‘yang-Lain’ yang bisa saja tidak sesuai dengan mitos yang selama ini didongengkan kepada kita.

Meskipun artinya, melawan mitos itu berarti harus siap dianggap tidak keren, alay, kuno, ketinggalan zaman, bodoh,menjadi miskin, atau bahkan dalam titik tertentu yang ekstremdikatakan sebagai orang gila.

Kita bisa berefleksi dengan gencarnya pemberitaan soal Ahok, demonstrasi-demonstrasi di Jakarta, dan polemik-polemik yang menyertainya. Dengan sedikit skeptisisme, saya mungkin akan berpendapat: Jakarta itu provinsi yang sama dengan kita yang tinggal di Banjarmasin, Yogyakarta, atau Sulawesi. Kenapa terlalu ribut dan serius?

Kita bisa-bisa saja bersolidaritas untuk melawan penistaan agama di Jakarta, jika anda mau. Tapi tak perlu terlalu berlebihan sampai harus mengutuk-ngutuk ulama di media sosial. Biarkan ini jadi urusan orang Jakarta. Sudah saatnya menyudahi obrolan media yang terlalu banyak menceracau dan membuat kita lupa kalau di Yogya juga ada Pilkada, di Rembang ada protes soal pabrik semen, dan di Kalimantan ada masalah akut sawit dan tambang yang tak ramah lingkungan.

Artinya, kita mungkin perlu mem-provinsial-kan Jakarta. Menempatkannya sebagai provinsi yang tak jauh beda dengan kita. Menempatkan orang-orangnya tak jauh beda dengan para tukang becak yang hidup bahagia, dengan segala keterbatasannya, di bantaran kali code. Melawan mitos-mitos dan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dan alam.

Kita perlu nencoba, betapapun beratnya, berpikir dengan egalitarian –sesuatu yang sudah cukup lama hilang ditelan oleh sentralisme Orde Baru.

Wallahu a’lam bish shawwab.

Ahmad Rizky M. Umar  (Alumni S2 University of Sheffield)