Memelintir Isu Primordial untuk Membela Koruptor

Sudah pengetahuan umum bahwa koruptor di Indonesia tak pernah sepi dari pembelaan. Selain mampu menyewa jasa pengacara kakap, para koruptor juga memanfaatkan koneksi sosial politik mereka untuk memperoleh penyangkalan dan pembelaan.

Dengan utak-atik isu, perbuatan korupsi – bahkan yang terungkap melalui OTT – masih bisa disangkal dan dibela. Pembelaan yang acap digunakan adalah dengan menggunakan politik identitas, di mana hal-hal primordial dipelintir agar pengungkapan tindakan korupsi dianggap sebagai serangan terhadap identitas agama dan suku koruptor tersebut.

Memelintir isu primordial untuk membela koruptor adalah bentuk serangan balik selain menggunakan identitas politik. Beberapa tahun lalu ketika LHI ditangkap, marak pembelaan bahwa penangkapan dia adalah serangan terhadap PKS. Hal serupa juga terjadi ketika sejumlah kader partai politik lainnya, seperti PPP, PDIP dan Partai Demokrat dijaring KPK. Kini, dalam beberapa pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan politisi papan atas, isu primordial menjadi semakin sering.

Pada penangkapan Irman Gusman beberapa bulan lalu dan Patrialis Akbar yang baru saja terjadi kemarin, bergulir postingan di media sosial yang mengaitkan penangkapan tersebut dengan latar belakang kesukuan mereka. Inti dari solidaritas pelintiran ini adalah menciptakan kesan seolah tokoh-tokoh dari suku ini dizalimi oleh pemerintah. Solidaritas serupa sempat digalang untuk Ilyas Karim, pemalsu status veteran yang mengklaim sebagai bagian dari pengibaran bendera pusaka, yang menjadi populer ketika kisah bohong dia dijadikan bagian dari perlawanan terhadap penggusuran Rawajati.

Digulirkannya solidaritas dengan menggunakan sentimen kedaerahan ini menunjukkan semakin intensifnya upaya-upaya untuk tidak hanya membela para koruptor tetapi juga untuk memecah belah bangsa dan mendiskreditkan pemerintah. Pembelaan atas koruptor dengan memelintir solidaritas primordial bisa jadi adalah bagian dari strategi untuk menjatuhkan pemerintah dengan menciptakan riak-riak di masyarakat dengan memanfaatkan kerentanan masyarakat atas isu-isu SARA dan keluguan mereka di dalam mencerna isu-isu seperti ini.

Henky Widjaja (Ph.D di Universitas Leiden , Belanda)