Korupsi dan Papua

“Pak, pejabat di Papua uangnya banyak ya?” tanya seorang pramugari saat saya dalam perjalanan pulang dari Jayapura pada Januari lalu. Percakapan itu berlangsung ketika dia duduk di samping saya menjelang pesawat mendarat. Percakapan tersebut bermula setelah dia mengetahui bahwa kunjungan saya di Jayapura terkait dengan urusan pemerintahan.

Alasan dia sampai mengajukan pertanyaan itu cukup menarik. Rupanya, dia pernah diberi amplop berisikan uang sebesar Rp10 juta. Uang itu sebagai hadiah karena dia mengabulkan permintaan salah seorang pejabat teras Papua, untuk menikmati kaleng bir keempat di penerbangan kelas bisnis, dari batas maksimal tiga kaleng saja. Menurut pramugari itu, dia menolak amplop tersebut dan mengembalikannya kepada sang pejabat. Hal itu dilakukan setelah dia melapor kepada pilot di penerbangan tersebut.

Berbicara soal uang dan korupsi di Papua, hal itu bisa menjadi sangat kolosal. Dalam kegiatan saya beberapa hari ini, saya bertemu dengan beberapa pejabat maupun orang-orang yang terkait dengan korupsi. Saya juga memperoleh banyak kisah seputar korupsi di tanah Papua. Hal yang membuat miris adalah mendengarkan bagaimana lembaga-lembaga negara pengendali korupsi dibuat tidak berdaya, dengan tawaran suap uang besar maupun ancaman kekerasan. Tidak hanya itu, beberapa nama yang terlibat di dalam gerakan sipil juga ikut disebutkan. Kisah tentang siapa-siapa yang bisa dan telah disuap juga menyebutkan tentang bagaimana penguasa telah berhasil mengendalikan sejumlah awak media massa, baik melalui uang maupun kekerasan agar berita-berita kritis tidakdimuat di media.

Salah seorang pengusaha besar di Jayapura, yang sempat bertemu dengan saya, menuturkan kisahnya menyervis seorang pejabat tinggi, yang ingin bersenang-senang. Konon, sang pejabat mau menikmati dugem lengkap dengan ‘aksesori-aksesorinya’, berupa perempuan, alkohol, dan narkoba. Kebetulan, pengusaha tersebut pemilik diskotik. Tentunya, dia tidak sulit untuk mewujudkan keinginan pejabat tersebu. Tetapi kemudian, hal itu menjadi tidak mudah karena pejabat itu ingin menikmati dugem justru setelah jam operasional diskotik berakhir. Jadi, dia harus membuka kembali diskotik hanya khusus buat si pejabat dan teman-temannya. Di acara dugem privat tersebut, si pejabat menghamburkan lebih dari Rp100 juta buat membayar minuman, perempuan, dan narkoba. Salah satu hal yang terjadi saat itu adalah atraksi tari telanjang. Konon, si pejabat melemparkan lembaran uang Rp100 ribu, dan meminta perempuan-perempuan yang menari untuk merangkak mengambil uang-uang tersebut dengan menggunakan mulut.

Sumber uang untuk kehidupan hedon bagi para pejabat, seperti kisah di atas, dipastikan bukan dari tabungan ataupun usaha bisnis mereka. Melainkan, uang rakyat yang dikelola dalam bentuk APBD. Triliunan rupiah dana otonomi khusus (otsus) yang sudah digelontorkan sejak 2001, dipastikan lenyap tanpa manfaat akibat korupsi kolosal di Papua, yang dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Dana otsus yang seharusnya bisa mempercepat pembangunan fisik dan manusia di Papua, sebagian besar dihamburkan melalui proyek-proyek pembangunan yang tidak tepat guna maupun sasaran, dan korupsi. Triliunan rupiah anggaran yang dikorupsi, diyakini bisa menjadi solusi bagi kemiskinan dan keterbelakangan sumber daya manusia (SDM) Papua, jika dimanfaatkan secara benar. Seorang rekan konsultan mengatakan, seandainya anggaran triliunan yang dikorupsi tersebut dipakai untuk melipatgandakan gaji guru, dokter, dan PNS untuk mengabdi secara penuh, dan untuk memperbaiki prasarana dasar, maka dipastikan, pembangunan di Papua akan mengalami pertumbuhan pesat. Tetapi jika tetap mengikuti irama yang berlangsung seperti saat ini, bayangan tentang masa depan pembangunan di Papua terasa gelap.

Korupsi adalah masalah utama di Papua. Lima belas tahun sudah pelaksanaan otsus. Tetapi, kemajuan di Papua bisa dikatakan tidaklah signifikan akibat kolosalnya korupsi di provinsi itu. Ironisnya, korupsi belum menjadi sasaran tembak utama oleh banyak gerakan di Papua. Menurut beberapa pihak yang saya temui, korupsi anggaran di Papua berlindung di balik status khusus yang disandang Papua saat ini, dan berjalan mulus karena piawai memanfaatkan ‘ketegangan’ Jakarta-Papua.

Kemiskinan dan ketertinggalan di Papua secara umum masih cenderung dipersalahkan pada Jakarta, utamanya atas masa lalu kelam yang dialami Papua. Akan tetapi, hanya sedikit saja pandangan dan keberanian untuk membahas secara kritis proses pemiskinan Papua, yang saat ini berlangsung di bawah otsus oleh para elite Papua sendiri. Tidak hanya untuk korupsi anggaran, tetapi juga praktik penjualan alam Papua, yang dilakukan secara terang-terangan oleh para elitenya sendiri tanpa adanya penentangan berarti.

Isu korupsi di Papua pastinya sepadan untuk diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana isu kekerasan. Tetapi pada kenyataannya, korupsi menjadi hal yang ‘tidak menarik’. Entah, apakah karena membahas korupsi memiliki risiko yang lebih besar? Dan karena, hal itu membutuhkan keberanian lebih daripada mengkritisi Jakarta atas tindak kekerasan.

Sebab ketika membahas korupsi di Papua, pihak yang dihadapi adalah elite lokal yang memiliki pengaruh budaya dan tekanan massa yang lebih riil dibandingkan Jakarta. Tetapi jika itu tidak dilakukan segera, maka apakah ada gunanya memperjuangkan perlawanan terhadap kekerasan atas nama HAM? Jika secara riil, pelanggaran HAM besar-besaran melalui korupsi berlangsung tanpa terganggu.

 

Penulis: Henky Widjadja (Mahasiswa S3 Antropologi Universitas Leiden)