Jakarta Unfair dan Fasisme Ahok

“Jakarta Baru yang modern, tertata rapi tetapi manusiawi, karena Jakarta baru yang dibangun adalah manusianya.”

(Cuplikan Video Ahok, Dalam Film Jakarta Unfair)

Fasisme adalah paham politik yang memiliki kecenderungan otoriter, pengaturan sistem kekuasaan didasarkan pada perspektif korporasi, nilai dan sistem, termasuk sistem ekonomi dan politik. Pada praktiknya, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta, yang telah, sedang dan akan melakukan penggusuran di 438 lokasi dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Fasisme digambarkan Leon Trotsky (1944) dalam Fascism: What It is and How to Fight It, merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan pengingkaran terhadap janji-janji yang pernah disampaikan kepada rakyat, sepihak dan tak manusiawi, sebagaimana fasisme yang dipraktikan Ahok dalam reklamasi dan penggusuran. Dalam Geotimes.co.id (11/4/2016), Hertasning Ichlas menulis, Ahok, Fasisme dan Sampah Kota, mengutip hasil penelitian Mahmud Syaltout yang meneliti 10 produk peraturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta melalui olahan Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) menggunakan software MAQDA 12. Dia menemukan untuk siapa sebenarnya Ahok bekerja.

Dari kesepuluh peraturan tersebut, reklamasi disebut sebanyak 632 kali, kemudian secara spesifik menyebut korporasi sebanyak 123 kali dan rakyat atau masyarakat hanya sebanyak 31 kali. Dengan kata lain, 80% dari produk hukum tersebut lebih berpihak kepada korporasi, dan sisanya 20% untuk rakyat.

Hasil telisik Mahmud ke setiap peraturan diketahui bahwa rakyat atau masyarakat hanya hadir dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Soeharto, Djoko Kirmanto/Kementerian Pekerjaan Umum, dan Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Sedangkan keberpihakan pada korporasi lebih dari 95% merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Ahok, dan sisanya oleh Foke.

“Jakarta Unfair”, sebuah karya dokumenter para mahasiswa dan komunitas film indie, yang diramu dengan baik oleh Dandhy Dwi Laksono dan kawan-kawannya di WatchdoC, meski belum resmi rilis, melihat trailer dan mengamati pernyataan orang-orang yang terlibat dalam pembuatanya, nampaknya hendak menunjukkan hal yang serupa, sisi lain fasisme Ahok, soal penggusuran. Reklamasi dan penggusuran sama-sama hendak menegaskan tentang karakter dan wajah lugas fasisme dan para politisi umumnya, penuh dengan janji manis dan omong kosong tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk tentang omong kosong ide “Jakarta Baru“ yang dijanjikan Jokowi-Ahok yang maju pada Pilgub 2012 yang lalu, akan berlangsung tanpa penggusuran.

“Bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali,” Jokowi meyakinan pemilih, ketika musim kampanye Pilgub 2012 lalu, yang dicuplik di film “Jakarta Unfair”. Dan, Ahok menegaskan tentang ide Jakarta baru yang manusiawi, “Jakarta Baru yang modern, tertata rapi tetapi manusiawi, karena Jakarta Baru, yang dibangun adalah manusianya.” Membangun manusia, bukan menggusurnya lalu mendirikan beton!

Namun, umumnya janji politisi yang rata-rata busuk, Janji Ahok juga tak kalah busuk. Data penggusuran yang dilakukan Ahok sepanjang tahun 2015 berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, tak kurang dari 113 kasus, yang merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha, dan 84% penggusuran tersebut dilakukan secara sepihak.

Data tersebut belum termasuk yang sudah, sedang dan akan dilakukan di tahun 2016, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ahok, bahwa Pemerintah Provinsi akan terus melakukan penggusuran di 325 lokasi, disesuaikan dengan kemampuan daya tampung rusun. Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur(Republika, 28/6/2016).

Dan rata-rata penggusuran yang dilakukan Ahok terhadap warga miskin, menggunakan instrumen kekerasan. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut, (Tempo, 19/8/2016).

Hal tersebut menunjukkan fakta yang bertolak belakang dari janji-janji manis Ahok ketika maju sebagai calon Wakil Gubernur bersama Jokowi pada Pilgub 2012, termasuk juga Jokowi yang bercerita tentang pengalamannya saat tergusur, videonya ditampilkan secara jelas dalan film Jakarta Unfair ini. Hal ini baik, sebagai alarm pengingat, bahwa warga Jakarta tidak lupa!

“Kenyataan yang bertolak belakang 179,8 derajat, dengan penggusuran yang masif dan bengis – tanpa dialog, tanpa kesepakatan – seperti yang dijanjikan.” Tulis Mahmud Saltout di dinding facebooknya. Bahkan, bukan hanya sebagai Gubernur yang tercatat paling sering menggusur, JJ. Rizal juga menunjuk penggusuran yang dilakukan pada era Ahok paling brutal dalam sejarah, tanpa pendekataan kemanusiaan dan dialog, akrab dengan kekerasan, stigatisasi, bahkan teror. (CNN Indonesia, 29/4/2016).

Mengutip Dandhy kembali, bahwa film dokumenter “Jakarta Unfair” membawa satu argumen penting, bahwa penggusuran bukan semata soal pindah tempat tidur, karena bagi mereka yang menjadi korban penggusuran sudah terbiasa tidur dimana saja, di kolong-kolong jembatan dan tidak pernah menjadi persoalan besar, rusun hanya menjawab satu soal hidup yang kecil, sedangkan soal besarnya adalah penggusuran ikut mematikan sumber-sumber ekonomi warga.

Hal tersebut diperkuat lewat pernyataan warga Bukit Duri, sebagaimana ditulis Hertasning Ichlas,menjawab soal tuduhan bahwa mereka menjadi penyebab banjir karena sampah dengan bilang, “Kami sudah lama sadar soal sampah, yang belum sadar sampahnya, datang lagi dan lagi.” Jawaban itu menggambarkan bahwa akar masalah banjir dan tata kelola sungai tak bisa disederhanakan dengan penghakiman kepada warga bantaran kali dan bedil aparat. (Geotimes.co.id, 4/10/2016)

Ala kulli hal, film dokumenter “Jakarta Unfair” yang dibuat dengan mengundang beberapa kampus di Jabodetabek, komunitas film indie, dan pers mahasiswa, untuk bergabung dalam program “bela negara”, akhirnya 15 relawan yang menjawab undangan itu, dan kamera mereka bekerja dan merekam selama 6 bulan tanpa imbalan. Ketika itu WatchDoC berada di puncak krisis energi dan logistik – meminjam istilah Bos WatchDoC, Dhandy Dwi Laksono – setelah mendukung Ekspedisi Indonesia Biru dan mendukung produksi “Rayuan Pulau Palsu”. Dan, jadilah film dokumenter “Jakarta Unfair” yang bisa menjadi penjelas dan penegas, bagaimana fasisme, sadisme dan hil-hil yang tak manusiawi lainnya, berada di seputar penggusuran

Dan Ahok tidak sendiri. Tidak Minoritas! ujar Dandhy. Dia mewakili mayoritas. Yang minoritas itu 3,7 persen penduduk miskin DKI Jakarta yang rentan digusur. Ahok adalah mayoritas, bagian dari jumlah besar yang isi kepalanya adalah kapital, memandang kekumuhuhan sebagai bagian yang harus dihancurkan dan digusur.

Mari kita tunggu film yang menggugah ini, yang pada Senin, (10/10) lalu, timdokumenter “Jakarta Unfair” yang multi-ras, multi-etnis, multi-agama, dan multi-kampus ini telah mengadakan rapat, dipimpin sutradara Anastasia dan memutuskan akan merilis film tentang penggusuran ini pada 28 Oktober 2016.

Nah, siapkan akal sehat, kewarasan dan hati nurani. Karena, anda tak perlu sekolah tinggi-tinggi hingga luar negeri untuk merasa dan mengerti nasib korban penggusuran, cukup anda punya akal-hati dan gunakan, jangan taruh di bokong!Bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali seperti kata Jokowi di film ini.

Rahmatul Ummah (Pegiat Komunitas CangKir Kamisan)