Hegemoni Sejarah dan Seribu Pertanyaan

History is always written by the winners. When two cultures clash, the losers is obliterated, and the winner writes the history books – books which glorify their own cause and disparage the conquered foe… By its own nature, history is always one-sided account

(Dan Brown, The Da vinci Code)

 

Adagium dengan teks yang berbeda, history has been written by the victors pernah juga ditulis oleh Winston Churchill, beberapa sumber lain mengatakan bahwa kalimat ini berasal dari pernyataan Napoleon.

Namun, siapapun yang pertama kali mengenalkan istilah sejarah selalu ditulis oleh pemenang tersebut, pernyataan itu telah terbukti selalu menemukan konteksnya, dimanapun dan dalam rezim apapun. Sejarah memang selalu menjadi milik dan ditulis oleh pemenang,dan mereka yang kalah tak boleh menulis sejarah, jika memaksakan diri untuk tetap menulis, maka tulisan-tulisan mereka pasti dimusnahkan, bahkan bukan hanya tulisannya, termasuk mereka juga terancam dimusnahkan, karena dianggap berpotensi menjadi propoganda, ancaman dan menggangu stabilitas kemapanan.

Intinya, sejarah tak boleh memuat pesan ganda, tak boleh kaya interpretasi dan harus tunggal. Sejarah para pemenang!

Sejarah milik pemenang dan pasti berpihak kepada pemenang, maka tak heran jika peristiwa 1965 juga ditulis dengan sudut pandang pemenang dan kekuasaan Orde Baru, Soeharto. Bahwa, kekuasaan Orde Baru harus dipahami absolut, Soeharto dan Orde Baru-nya adalah pahlawan dan selalu benar, tidak boleh ada tulisan atau sudut pandang, apalagi sampai memosisikan Orde Baru sebagai pengkhianat atau biang kerusuhan.

Upaya memutlakkan kebenaran sejarah Orde Baru itu ditempuh dengan berbagai jalan, bukan hanya dengan cara menuliskan sejarah tunggal versi Orde Baru, melarang dan memusnahkan buku-buku yang ditulis dalam sudut pandang berbeda, tetapi juga dengan cara membunuh, menangkap dan memenjarakan orang-orang yang dianggap berpotensi memberi kesaksian baik lewat dan tulisan secara berbeda tentang peristiwa 1965, tetapi juga selain dibunuh dan dipenjarakan, kelompok-kelompok itu juga dinistakan dan disetankan.

Orde Baru melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh organisasi dan kelompok. Pengawasan itu bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan formal, tetapi juga isi pembicaraan, buku bacaan, film-film yang ditonton. Bahkan, warga yang berkumpul lebih dari 10 orang harus dipastikan telah mendapat izin jika tidak ingin dibubarkan dan dituduh pengacau.

Maka secara berturut-turut, kita akhirnya mendapati kelaliman dan kesewenang-wenangan Orde Baru menuduh secara sepihak organisasi-organisasi keagamaan sebagai kelompok-kelompok pemberontak dan pengkhianat negara, seperti kelompok pengajian Amir Biki di Tanjung Priok dan Warsidi di Talangsari, Lampung, sehingga pantas diberantas dan ditumpas.

Tidak cukup dengan tindakan represif seperti itu, Orde Baru juga secara masif menyebarkan sejarah tunggal yang ditulis sepihak itu melalui buku-buku pelajaran yang disebar ke seluruh nusantara, disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan pemutaran film secara berulang-ulang setiap tahun, film yang mereka sebut G30S/PKI. Film yang seolah hendak mempertegas titik awal kepahlawanan Soeharto menyelamatkan negara dari pengkhianatan dan pemberontakan.

Akibatnya, generasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam hegemoni sejarah tunggal yang didiktekan terus menerus, melalui bangku sekolah, perbincangan masyarakat dan tontonan selama 32 tahun itu, akhirnya memercayai dan meyakini bahwa mahasuci Orde Baru dengan segala tingkah lakunya dan mahabejat komunis dan seluruh pengkhianat bangsa, tak peduli pernah berbuat baik atau tidak.

Lantas, bagaimana kejadian sebenarnya? Cukup gunakan akal sehat kemudian bertanya, kenapa pemerintah Orde Baru begitu ngotot merazia dan melarang buku, memaksa orang menonton film versi mereka dan secara ketat melakukan sensor serta melarang film-film yang dianggap bisa membantah film mereka, mengawasi setiap orang berkumpul, membunuh dan menangkap orang-orang yang bersebrangan secara pemikiran.

Bertanyalah, mengapa pemikiran, tafsir dan interpretasi harus seragam? Bertanyalah, kenapa bacaan harus pula sama, kenapa buku-buku yang berbeda harus dilarang? Kenapa banyak orang kritis harus dibungkam dan dihilangkan? Mengapa PT. Freeport masuk di awal kekuasaan Soeharto, yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Modal Asing?

Bertanyalah!!!

 

Penulis : Rahmatul Ummah