Fobia Komunisme, Kini dan Dulu

Maraknya isu tentang kebangkitan komunis di Indonesia mirip dengan periode keemasan Orde Baru ketika isu komunisme menjadi senjata ampuh untuk membungkam lawan. Komunis tidak komunis, sekali terkena tuduhan komunis maka akan diciduk dan dilenyapkan. Hanya saja di periode saat ini tuduhan komunis tidak hanya dilemparkan ke orang biasa, karena sebagai senjata politik tuduhan ini justru banyak diarahkan ke penguasa – dalam hal ini Jokowi. Mulai dari tuduhan sebagai keturunan PKI, tuduhan akan membawa Indonesia menjadi jajahan RRT, hingga tuduhan penggunaan logo komunis di lembaran Rupiah.

Mereka yang fobia terhadap komunis memiliki alam pikir yang terperangkap pada sejarah versi Orde Baru yang menjadikan PKI sebagai momok terbesar negara ini. Sayangnya mesin waktu ingatan sejarah seolah terpaku pada peristiwa tahun 1965 tanpa eksplorasi tentang sejarah awal PKI sejak periode kolonial Belanda maupun pasca 1965 untuk memahami ideologi sosialisme yang menjadi dasar PKI.

Keengganan memahami ideologi sosialisme, yang lebih banyak karena diharamkannya diskusi dan pengkajian atas sosialisme, menyebabkan kegagalan untuk memahami alasan mengapa PKI pada masanya berhasil memperoleh dukungan yang luas, dan kegagalan untuk memahami bahwa gerakan-gerakan sosialisme sebenarnya tidak pernah padam di republik ini. Gerakan-gerakan yang dulunya diidentikkan dengan PKI ini tetap berlanjut walau PKI ini telah dibubarkan. Penyebabnya bukan karena masih adanya sisa-sisa kader tapi akar penyebab gerakan tersebut memang tak pernah terselesaikan.

Secara historis, munculnya PKI adalah untuk menentang kolonialisme. Berawal sebagai Indies Social Democratic Association (Indische Sociaal Democratische Vereeniging, ISDV) yang berdiri pada tahun 1914 sebelum bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1924, PKI menjadi gerakan perjuangan sosial bagi kaum buruh dan tani dan juga gerakan perjuangan politik melawan kolonialisme Belanda dan Jepang. Pasca kemerdekaan, setelah sempat mengalami surut akibat pemberontakan 1948, partai ini menjadi besar karena tetap menjadi corong kaum buruh dan tani.

Kemampuan mewadahi perlawanan terhadap penindasan di akar rumput oleh pihak-pihak yang dikenal dengan idiom tujuh setan desa (tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (pegawai negeri yang korup), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat yang membela kepentingan kaum pengisap desa, http://historia.id/modern/cerita-di-balik-tujuh-setan-desa) membuat PKI menjadi partai politik yang memiliki massa pendukung yang besar. Hingga saat ini tujuh kategori kelas penindas tersebut masih dominan, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Tanpa wadah PKI pun perlawanan tetap berlangsung.

Kelemahan mendasar dari fobia komunis adalah tidak adanya dasar ukur yang jelas untuk menilai dan menuduh seseorang atau sebuah institusi sebagai komunis selain dengan mengaitkannya dengan penggunaan simbol-simbol yang identik dengan sosialisme maupun komunisme, seperti logo palu arit dan buku-buku sosialisme. Sejarah kita mencatat kerancuan penggunaan tuduhan komunis di negara ini. Beberapa dekade yang lalu pergerakan buruh menuntut hak berserikat di pabrik-pabrik bisa dengan mudahnya dicap sebagai gerakan komunis. Penolakan petani terhadap penggusuran lahan dan pemukiman mereka untuk proyek-proyek negara seperti transmigrasi, bendungan, dan tambang pun tak lolos dari tuduhan PKI. Hal ini juga menimpa gerakan-gerakan politik independen seperti Partai Rakyat Demokratik yang dituduh sebagai kebangkitan PKI.

Setelah tumbangnya Orde Baru, hal-hal yang dulunya diasosiasikan dengan PKI ini pun kini tidak lagi dipermasalahkan negara sengawur pada periode tersebut. Buruh sekarang lebih bebas untuk berserikat dan berdemo. Petani pun tidak lagi ditabukan untuk berbicara soal reforma agraria atau menolak proyek-proyek yang merugikan mereka. Tetapi biarpun demikian, kecurigaan terhadap kebangkitan PKI tetap menjadi laten di negara ini. Hal yang membedakan dengan periode sebelumnya adalah momok komunisme tidak lagi menjadi alat penekan resmi negara, tetapi lebih dimanfaatkan sebagai alat politik oleh individu dan kelompok untuk melegitimasi perlunya keberadaan mereka dan sebagai alat untuk menyerang lawan, termasuk menyerang negara sendiri.

Pada saat seperti sekarang ketika interpretasi tentang bahaya komunisme justru berada di tangan individu dan kelompok, menggantikan negara, maka risiko ancaman mereka tak lebih kecil daripada ancaman komunisme sendiri di masa jayanya terhadap negara – dalam hal kemampuan memelintir dan memobilisasi pembangkangan dengan menggunakan pelintiran mereka.

Henky Widjaja (Ph.D Leiden Belanda)