Catatan Kecil Dari Melbourne

Tanggal 7 Oktober yang lalu, saya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam sebuah konferensi bertajuk ‘Fifty Years On: Reflections on the anniversary and recent efforts to address the 1965 violence in Indonesia’. Ini adalah konferensi pertama saya di Melbourne, dan uniknya, saya membawakan materi di luar penelitian atau topik disertasi saya. Kebagian sebagai salah satu panelis di panel terakhir dalam konferensi satu hari itu, saya mencoba menjelaskan peran dokumenter, dalam hal ini WatchdoC, dalam mengadvokasi isu-isu tentang 65. Tentu saja, saya juga bicara tentang tantangan dan hambatan kami, baik saat mendokumentasikan kasus 65, atau tantangan WatchdoC secara umum.

Maka di tengah kelelahan dan kepenatan saya yang hampir mencapai puncaknya di bulan September-Oktober ini (satu paper, satu sessay, tiga conference, dan confirmation of candidature) saya menyempatkan duduk diam semalam menyelami WatchdoC, yang juga sudah menjadi bagian dari hidup saya. Ada beberapa poin pelajaran saat WatchdoC mendokumentasikan sejarah 1965. Yang pertama, tentu tema yang nyerempet PKI masih jadi tema yang sensitif di Indonesia. Uniknya, jika dulu tema ini cenderung sensitif untuk narasumber atau pelaku sejarah, kini lebih banyak Bapak/Ibu/Keluarga yang lebih terbuka bicara tentang salah satu kejahatan kemanusiaan yang mereka alami. Mungkin ini terkait langsung dengan banyaknya LSM yang aktif mengadvokasi dan menjadi pendamping. Sebaliknya, ternyata yang lebih baper untuk urusan ini malah outletnya, atau dalam hal ini media mainstream. Tahun 2011-2013 kita masih bisa menemukan media mainstream yang punya program dokumenter sejarah di jam prime time. Tapi kini tidak lagi. Mungkin karena isunya, atau karena sekadar memang nggak bisa membawa banyak uang. Entahlah. Tapi ini yang mengantarkan saya pada poin kedua.

Bahwa ternyata kami perlu lebih dari sekadar intellectual network sebagai partner untuk mengedukasi audience lewat outlet media mainstream melalui dokumenter sejarah seperti yang kami lakukan (Bab Yang Hilang, Jalan Pedang, Mereka Kini, Memoar, Diskografi). Punya partner dengan visi dan kesadaran yang sama saja nggak cukup. Perlu political will dan persamaan ideologi dengan media mainstream, sehingga kemudian slot dokumenter, khususnya yang mencoba membaca ulang sejarah dari luar narasi besarnya, tidak hilang ditiup angin saat rezim newsroom berganti. Poin yang ketiga adalah tentang audience. Kita berhadapan dengan audience yang memiliki pengetahuan, pesepsi, dan prasangka tertentu terhadap kasus 65. Saya membaginya ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang seusia dengan ayah saya, yang tumbuh dewasa di era 65, mengalami langsung situasi saat itu, tetapi punya pengetahuan lain di luar doktrin orde baru. Kelompok yang kedua adalah generasi saya dan kami yang lahir dan besar di bawah doktrin Orde baru sebelum akhirnya merasakan reformasi. Kelompok ini memiliki persepsi yang kuat soal komunisme, PKI, dan G30S karena propaganda pemerintah. Sementara kelompok ketiga adalah generasi yang lahir atau tumbuh dewasa di era reformasi. Mereka cenderung tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di tahun 1965, sementara buku sejarah juga tidak banyak membantu karena simpang siur. Kebayang kan tantangannya? Tak jarang kami kemudian dicap jurnalis kiri atau penggiat PKI hanya karena kami mencoba menyodorkan sejarah yang tak ada di buku sejarah orde baru.

Menyadari bahwa sejatinya idealisme WatchdoC “berhadapan” dengan industry, market, state, dan true believers, kami memilih bertarung dengan strategi budaya: mencoba merebut ruang-ruang publik. Media mainstream adalah satu hal. Tetapi menyadari mainstream media landscape di Indonesia saat ini yang sarat kepentingan, tidak ada pilihan lain memang, selain juga bertarung di luar media mainstream. Mencoba pertarungan di gedung bioskop pun pernah kami lakoni melalui Yang Ketu7uh yang bercerita tentang harapan rakyat pada Pemilu 2014. Perebutan di ruang publik yang lain adalah nobar keliling dan diskusi setelahnya. Ini sudah menjadi tradisi yang kami jalankan sejak tahun 2013. Di luar soal 65, sejumlah judul dokumenter yang mengadvokasi isu social justice dalam sumber daya alam, hak atas tanah, hak azasi manusia, seperti Alkinemokiye (tentang mogok massal karyawan freeport di Papua), Kubur Kabar Kabur (dokumenter kasus kekerasan terhadap jurnalis), Samin vs Semen (perlawanan orang samin terhadap pembangunan pabrik semen), Kala Benoa (reklamasi teluk Benoa di Bali) sudah tak terhitung dinobarkan dan didiskusikan di puluhan tempat di Indonesia dan luar Indonesia. Sebagai lembaga profit, semua proyek social advocacy ini murni dibiayai oleh tabungan WatchdoC, bahkan termasuk Ekspedisi Indonesia Biru, ekspedisi 1 tahun keliling Indonesia dengan sepeda motor, merekam kearifan lokal budaya Indonesia.

Dokumenter terakhir yang diproduksi WatchdoC, Rayuan Pulau Palsu tentang reklamasi Jakarta bahkan telah dilayartancapkan di lebih dari 30 titik di Indonesia dan mancanegara (Australia, Inggris, Belanda) sebelum akhirnya kami cemplungkan di YouTube, sebagai penanda tempat pertarungan perebutan ruang publik lainnya: media sosial. Semua layar tancap ini adalah atas permintaan dan swadaya warga. Kami hanya memberikan file film dokumenter kami dan meminta rangkuman diskusi setelah nobar sebagai catatan dan masukan untuk kami.

Seorang kawan, kritikus film Indonesia, mahasiswa kandidat doktor di King’s College London, Eric Sasono dalam hipotesis penelitiannya menyebut apa yang kami anggap tradisi ini sebagai kultur baru dalam Film Culture. Dengan mendefinisikan Film Culture sebagai proses produksi dan sirkulasi film dalam network dan infrastruktur tertentu, tradisi WatchdoC ini memunculkan political subjectivity di kalangan penonton dalam praktek produksi dan sirkulasi film dokumenter WatchdoC. Selain Rayuan Pulau Palsu, contoh yang lain mungkin adalah Belakang Hotel, di mana proses produksinya juga dikerjakan bersama berbagai komunitas di Yogyakarta.

Banyak pujian hinggap pada WatchdoC karena karya-karya kami. Pun tak sedikit yang menghujat. Selain kemudian dicap penggiat PKI dan jurnalis kiri, kami juga pernah dituduh nggak nasionalis (karena menggugat PT. Semen Indonesia melalui Samin vs Semen), atau anti Ahok (karena mengkritisi reklamasi) dan dengan kesadaran penuh, sebentar lagi kami juga pasti akan dianggap melakukan black campaign, dibayar oleh salah satu pasangan dalam Pilkada DKI, atau ditolak proposalnya oleh Ahok karena satu dokumenter yang akan mulai dinobarkan 28 Oktober 2016 mendatang. Dokumenter yang mungkin juga akan menjawab hipotesis Eric Sasono 🙂

Saat saya berbicara di depan sekitar 40 akademisi dalam konferensi 7 Oktober yang lalu tentang upaya kami berkontribusi membaca ulang sejarah, di saat yang sama di Jakarta teman-teman WatchdoC sedang menyiapkan peluncuran trailer dokumenter terbaru yang konsisten mengadvokasi meski bukan soal 65. Mengutip bos besar Dandhy Dwi Laksono, sesungguhnya “WatchdoC sedang di puncak krisis energi dan logistik setelah mendukung Ekspedisi Indonesia Biru dan memproduksi “Rayuan Pulau Palsu” ketika Jakarta justru sedang gencar-gencarnya menggusur. 113 lokasi telah diratakan sepanjang 2015 dan 325 lainnya rentan menjadi target di tahun 2016 (LBH Jakarta). April lalu kami pun menyurati beberapa kampus di Jabodetabek, komunitas film indie, atau pers mahasiswa. Isinya, memanggil mereka untuk bergabung dalam program “bela negara”. Ada 15 relawan yang menjawab panggilan itu, dan selama 6 bulan kamera mereka merekam tanpa imbalan.”

Saya tak tahu apakah ada teori lain atau hipotesis baru yang akan muncul dalam perjalanan pertarungan WatchdoC. Tapi untuk saat ini, inilah pertarungan perebutan ruang publik yang sedang kami jalani, yang di dalamnya masih ada kasus 65 dan sejumlah topik keadilan sosial. Dan untuk dokumenter kali ini, kami mencoba menjawab satu pertanyaan penting dari debat panjang tentang penggusuran di Jakarta: apakah semua ini adil?

Kami persembahkan, JAKARTA UNFAIR, dengan ucapan semoga kita semua bisa belajar sesuatu dari karya dokumenter.

Hellena Yoranita Souisa (Watchdoc Documentary)