Cara Berpikir Elit Polri

Apa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertendensi mengarah pada perusakan persatuan? Alih-alih membuat pernyataan ke media dan menyebarluaskan (meski ini ini aslinya), Polri akan lebih elegan apabila mengundang akademisi buat meneliti fatwa-fatwa MUI belakangan ini yang dirasakan bermasalah. Tentu akademisi bukan pesanan atau yang selama ini memiliki rekam jejak anti-MUI. Dikaji dengan dingin dan tenang apakah fatwa yang dikeluarkan MUI betul mengarah pada tindakan destruktif. Atau fatwa itu sekadar dipahami keliru oleh sebagian Islamis.

Maka menjadi berlebihan ketika pernyataan bernada memojokkan segera diucapkan petinggi Polri. Ada kesan belakangan ini institusi baku cokelat kurang peka terhadap suasana batin umat Islam. Berkali-kali lontaran yang kurang peka dihadirkan. Sebaliknya, tindakan yang diminta dan diaspirasikan umat Islam malah didiamkan. Kecenderungan Polri dewasa ini untuk menang sendiri tak dapat dielakkan. Entah mengapa ini terjadi padahal slogan pengayom masyarakat harusnya berlaku tanpa terkecuali. Begitu acap terjadi hal sepele dibesarkan hanya karena ada irisan dengan artikulasi politik Islamia.

Terbaru soal bendera merah putih bertuliskan kalimat syahadat dan pedang. Polri segera saja menempatkan simbolisme yang akrab dengan ciri kelompok garis keras sebagai kelakuan sama. Selalu hal yang mirip dengan musuh alat negara berarti pelakunya sama juga. Anggapan semacam ini tentunya tidak ilmiah. Malah kadang diskriminatif. Memang tak dapat disangkal, hadirnya eksponen jebolan Datasemen Khusus (Densus) Anti-Terorisme 88 di sebagian posisi elit Polri patut disorot. Ada jejak kurikulum dan kiprah di lembaga elit ini dengan model komunikasi yang dibangun di Polri sebagai payung pengayom masyarakat. Alergi, phobia, tendensius, labeling hingga paranoid seperti rapat ketika menyorot hal bercirikan Islamis politis garis keras. Padahal, boleh jadi hanya kemiripan yang mewakili ekspresi keagamaan belaka; bukan mengekor sang tersangka penebar teror.

Amat tak bijak langsung mencap ke siapa yang menuliskan kalimat syahadat di bendera (apa pun) sebagai pengikut ISIS. Harusnya ada penanganan anteng dan dialogis. Apakah memang dialog tak ada ketika berurusan denah Islamis politik? Sayangnya itu yang kudu dicemasi. Saat jebolan petinggi Densus 88 duduk di satu jabatan, ada kecenderungan berulang untuk membawa alam berpikir semasa di lembaga lamanya ketika menganalisis satu persoalan. Celakanya, alam berpikir itu sering kali bermuatan stereotip dan labeling.

Sudah tentu yang jadi objek dinilai tak lain Islamis politik; bukan muslim ritual. Sayangnya lagi, para eks petinggi itu tetap percaya diri dan mantap melangkah meski uraian atas satu kasus tergolong ngawur dan tendensius. Memang, percaya diri untuk superior dibangun sejak seseorang duduk di korps Densus 88, yakni ketika menghadapi Islamis politik tadi. Mereka harus tampil powerfull bahkan ketika bersalah pun dididik untuk tak boleh minta maaf.

Itulah sebabnya, kenapa para alumnus lembaga antiterorisme tersebut cenderung main pukul “gebyah uyah” ketika bicara. Sudah begitu, kala salah pasti enggan meminta maaf. Minta maaf bukan masuk protap, sebab ini berarti mengakui bodohnya institusi bekerja dan membiarkan para Islamis itu menepuk dada bangga. Tak heran, teladan dari Pak Kapolri ditiru koleganya di Kapolda Jawa Barat atau daerah lainnya.

Ke depan semoga Polri kian dewasa dan jeli memandang persoalan. Menjadi alat negara dan bukan perpanjangan penguasa berarti menegakkan amanah pendiri Polri. Mengayomi tanpa menghadirkan diskriminasi. Bahkan kepada para pihak yang dianggap meresahkan apakah mesti harus dengan senjata apabila kebetulan mereka beridentitas Islam?

 Yusuf Maulana

*Warga negara biasa yang lahir dari anak korps baju cokelat berpangkat rendah