Biling dan Upaya Mematikan Sekolah Swasta

BEASISWA bagi anak sekolah di Kota Bandarlampung, sedikit berbeda dengan beasiswa di daerah lain. Di program unggulan bidang pendidikan ini, ada tangan besi Walikota Herman HN. Nama programnya, pendidikan bina lingkungan (biling).

Banyak sekolah negeri di ibukota provinsi Lampung ini, menjadi tujuan anak-anak asal daerah menempuh pendidikan baik level SMP maupun SMA. Sebab, selain kumpulan anak-anak yang pintar di sekolah sebelumnya, sistem dan pengajarannya, mengacu pada sekolah-sekolah unggulan.

Sekolah swasta adalah pilihan setelah tak diterima di sekolah negeri. Pada beberapa kasus, sekolah negeri justru berbeaya lebih mahal dibanding sekolah swasta. Lebih lanjut, pelajar di sekolah swasta adalah peserta didik yang kurang pandai dibanding pelajar di sekolah negeri.

Kemapanan sistem pembelajaran itu, porakporanda oleh kebijakan biling yang digerakan Walikota Herman HN.Dampaknya, dikeluhkan pemilik sekolah swasta karena tak dapat murid, nyaris tutup. Guru-guru sekolah negeri, marah dan menyalahkan program biling karena dianggap memasukkan anak di bawah kualitas yang distandarkan PSB.

Keluhan para guru di sekolah negeri itu, kejengkelan murid yang sesuai standar (nonbiling), termasuk kekecewaan wali murid atas program biling terus menjadi sas-sus sampai pada gerakan secara serius, meski diam-diam, menolak hadirnya murid biling.

Sejak ada biling, sekolah unggulan banyak yang rusak, seperti banyak helm hilang, ada pemalakan di sekolah, dan sebagainya. Belum lagi peserta biling yang terlihat paling bodoh, tak bisa mengimbangi pelajaran, guru-guru mengeluh. Walimurid protes sebab mendengar runtutan cerita anaknya yang pintar.

Biling, merupakan beasiswa untuk anak orang miskin. Tanpa seleksi akademik dan prasyarat lain yang banyak digunakan standar penerimaan sekolah negeri unggulan dan mahal itu. Jika dia warga lingkungan SMP Negeri 2 misalnya, diterima jadi peserta biling, maka sekolah di SMP Negeri 2 meski sekolah itu khusus lulusan SD yang anaknya pintar-pintar.

Fakta ikutannya kemudian, banyak anak pintar itu berasal dari keluarga kaya. Sementara anak orang miskin, bodoh, nakal, bebal, akibat biling masuk sekolah unggulan. Padahal biasanya masuk sekolah swasta yang hidup segan mati tak mau, yang diajar guru-guru sambilan dan sekadarnya dalam proses KBM.

Ada siswa program biling yang bodoh plus miskin itu, masuk ke lingkungan anak pintar dari keluarga kaya. Apa yang kemudian terjadi? Maling helm, malak, tentu kita masih ingat 6 anak dikeluarkan dari sekolah karena tertangkap CCTV sedang maling dan malak? Semuanya siswa biling.

Di sinilah kuncinya. Sekolah dan pendidikan sudah benar-benar diterjunkan pada sistem pasar. Tanpa intervensi negara. Pemerintah, seolah lupa kalau tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa kasus, dinas pendidikan justru dikategorikan lahan basah untuk mengeruk pundi-pundi pemasukan haram untuk mengembalikan modal maju dalam Pilkada atau persiapan maju di periode kedua.

Kita lupa, sekolah yang mencerdaskan, mendidik dan berusaha membuat pintar anak yang bodoh. Sekarang, dibalik fungsinya sebagai media untuk mengumpulkan anak pintar, berasal dari keluarga kaya, ironisnya, dilakukan bahkan diprakarsai sekolah negeri yang menjadi tangan panjang pemerintah.

Idealnya, sekolah negeri adalah sekolah gratis, sekolah swasta adalah sekolah mahal (propasar). Tidak ada alasan sekolah negeri menjadi sekolah eklusif yang mahal, hanya menerima siswa-siswi pintar. Ini mungkin saja akibat, guru-guru PNS yang pintar berkumpul dalam satu komunitas, larut dalam pikiran bejat, miskin pengabdian dan lupa hakekat sebagai guru. Maka banyak sekolah swasta kemudian jadi pelarian untuk orang-orang yang punya tekad pengabdian. Itulah alasan kenapa ada yang rela jadi guru honorer di sekolah negeri meski digaji sangat tidak layak sebab berharap bisa “bejat” (?).

Kemapanan yang dihancurkan biling bisa kita simak dari beberapa pertanyaan dan jawabannya. Misalnya, siapa yang mengeluhkan bodoh, bebal dan nakalnya anak biling?

Guru di sekolah negeri unggulan atau walimurid yang kaya raya dan berharap anaknya punya standardisasi pendidikan untuk kembali mewariskan kekayaannya. Sebab, nyaris tidak ada orang miskin dan bodoh itu mengeluhkan adanya biling. Yang memuji banyak.

Banyak orang lupa, sekolah yang seharusnya mahal adalah sekolah swasta. Guru yang mengecam bodohnya murid biling, sepertinya lalai kalau fungsi dia sebagai PNS di sekolah negeri adalah memintarkan anak bangsa yang tidak mampu menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Lucunya lagi, ada anggapan biling mematikan sekolah swasta karena tidak dapat murid. Para empunya yayasan dan pengelola sekolah swasta itu mungkin juga lupa, selama ini mereka menghisap anak-anak bodoh dari keluarga miskin semata-mata untuk survival sekolah. Kemarahan atas program biling itu telah membuktikan, sekolah mereka tanpa kualitas sehingga dengan satu program mencerdaskan anak orang miskin yang kebanyakan bodoh, tak dapat murid. Aneh, jika kita membela sekolah swasta propasar yang tak mampu bersaing. Semestinya, bukan hanya dimatikan dengan program biling. Sekolah swasta macam itu harusnya dilarang berdiri.

Kita layak prihatin, orang-orang miskin yang anaknya ikut biling dan dianggap merusak kualitas sekolah negeri itu, yang diprogramkan Walikota Herman HN, harus tergusur dan kalah dengan mental bejat guru PNS, walimurid yang kaya namun menyekolahkan anak ke sekolah negeri. Orang-orang yang selama ini dimapankan sistem yang keliru.

Keberadaan sekolah negeri yang hanya untuk anak orang kaya dan anak yang sudah pintar, mesti ditinjau ulang. Bukan saja sekadar dimasukan peserta biling. Guru-guru di sekolah itu mesti dikirim ke program semacam Indonesia mengajar. Mereka telah terbukti mengantarkan sekolah negeri jadi sekolah unggulan dan menghasilkan murid-murid maha pintar, mari kita coba ketika mengajar di pedalaman, pelosok-pelosok pekon, atau di pulau-pulau kecil yang anak kelas 5 SD ketika diberi soal esai tentang dimana semestinya membuang air besar? Di kebun, jawabnya dengan penuh keyakinan.

Walikota Herman HN dengan biling, jelas berpihak pada masyarakat marginal. Pada soal biling ini, izinkan saya memuji dan mendukung Herman HN sebagai pemimpin yang peduli pendidikan. Namun sekarang, mesti menunggu keputusan MK.

Kita tak tahu apakah beliau sudah terpancing propasar, tak serius lagi membela warga miskin karena sudah periode kedua atau akibat ulah guru-guru di sekolah negeri bermental jahat itu? Entahlah.

Kebejatan yang merajalela di dunia pendidikan, melahirkan pembejatan dan diikuti lahirnya benih-benih untuk pelestarian ketimpangan sosial. So, mari kita ucapakan dengan santun kata “bejat”. (*)

 

Penulis : Endri Y