Penulis: Mustika Edi

Munculnya berbagai masalah ekonomi di tengah masyarakat, menuntut pemerintah agar dapat segera menuntaskannya. Terlebih masalah ketimpangan pendapatan yang semakin tahun semakin lebar jaraknya, hingga menimbulkan gap yang cukup besar antara masyarakat miskin dan kaya. Hal tersebut tentu menjadi alarm merah bagi pemerintah bahwa program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejauh ini belum maksimal dan perlu adanya evaluasi dini.

Disamping itu, masyarakat masih sukar untuk secara sadar bergerak mandiri dalam meningkatkan kondisi ekonominya, baik melalui gerakan-gerakan individu maupun kolektif. Ditambah mereka juga sangat bergantung sekali dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya bantuan tersebut sifatnya karitatif. Oleh karena itu, pemintahan dan masyarakat perlu menumbuhkan sikap gotong royong dan saling bersinergi dalam mencitakan perekonomian yang kuat dan merata.

Pada dasarnya, masyarakat selain membutuhkan bantuan yang bersifat karitatif – seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) – mereka juga perlu mendapatkan pendampingan. Menurut Lies Marcoes Natsir, Direktur Yayasan Rumah KitaB ada dua jenis pendampingan, yaitu pendambingan dalam konsep konvensional – bersifat karitatif — dan pendampingan dalam konsep struktural . Pendampingan dalam konsep struktural dirasa lebih tepat digunakan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dikarenakan sifatnya pemberdayaan. Dimana, pendampingan ini tidak hanya membantu masyarakat secara instan melalui bantuan langsung, namun lebih pada penguatan kemandiran masyarakat dalam mengelola potensi yang ada pada dirinya, maupun yang ada di sekitarnya.

Pemberdayaan atau dalam bahasa inggris disebut sebagai empowerment berasal dari kata power yang berarti kekuasaan. Empowerment ini menjadi sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikir masyarakat kebudayaan Barat – terutama bangsa Eropa. Sedangkan secara umum World Bank mengartikan empowerment sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan bersuara atau menyerukan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Artinya, dengan adanya pemberdayaan akan tercipta kemandirian dan kedaulatan bagi masyarakat sebagai basis penguatkan ekonomi mereka.

Ambar Teguh dalam karya lawasnya “Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan”, mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal penting yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi (empowering), dan terciptanya kemandirian. Ketiga elemen tersebut menjadi pondasi dalam proses pemberdayaan masyarakat yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Sehingga, jika semuanya dapat dilakukan dengan baik, maka selanjutnya masyarakat tinggal mencari pendekatan pemberdayaan yang tepat untuk dijadikan modal gerakan yang akan dilakukannya.

Soetomo dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?” mengatakan bahwa terdapat berbagai macam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan derivasi dari perspektif people centered development. Pendekatan tersebut di antaranya yaitu desentralisasi, bottom-up, variasi lokal, proses belajar, keberlanjutan, social inclusion, transformation. Pertama, desentralisasi pada pendekatan pemberdayaan dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumberdaya yang ada. Dimana, semua lapisan masyarakat – mulai dari pemangku kebijakan hingga masyarakat lapisan terbawah – harus dlibatkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang dibuat dapat mengkomodir kepentingan seluruh masyarakat yang ada.

Kedua, pendekatan pemberdayaan dengan mekanisme bottom-up. Dalam mekanisme ini perencanaan pembangunan dan gerakan yang dilakukan masyarakat bersifat partisipasif. Artinya gerakan yang dilakukan digali secara mandiri dari bawah oleh masyarakat – dari akar masalah yang ada. Hal ini dilakukan karena masyarakat sendirilah yang paling tahu dengan kebutuhannya serta pemasalahan dan potensi yang dimilikinya. Sehingga, nantinya dalam proses pemberdayaan mereka selalu terlibat dan bertanggungjawab terhadap gerakan yang dilakukannya.

Ketiga, yaitu variasi lokal. Secara singkat pendekatan pemberdayaan ini mengedepankan keanekaragaman dari setiap tempat, baik itu masyarakatnya maupun permasalahan yang muncul. Pasalnya setiap daerah di Indonesia mempunyai kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus ada sikap toleransi dan kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat lokal dalam melakukan pemberdayaan secara mandiri. Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan pendekatan yang kerap dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan uniformity atau penyeragaman melalui satu program kerja untuk dilaksanakan ke semua daerah.

Keempat, pendekatan melalui proses belajar. Dimana masyarakat ditingkatkan kapasitasnya melalui proses belajar seosial secara kumulatif. Hal ini mengingat karena masyarakat menjadi eksekutor dalam proses pemberdayaan, sehingga perlu adanya transfer pengetahuan yang cukup kepada mereka.

Kelima, keberlanjutan. Pada pendekatan ini setelah masyarakat membangun proses belajar yang baik, perlu adanya keberlanjutan(sustainable) dari proses belajar tersebut. Diharapkan melalui proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan masyarakat yang unggul, penguatan pengetahuan dan kearifan lokal serta mekanisme pembangunan yang terencana sehingga dapat menggerakkan siklus kemadirian yang ada dalam masyarakat.

Keenam, pendekatan social inclusion. Pendekatan ini sebagai jawaban dari pendekatan yang bersifat sentralistis, top-down dan berorientasi pada keseragaman yang pada akhirnya memarginalkan masyarakat kelas bawah. Pendekatan social inclusion ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat terutama masyarkat kelas bawah mendapatkan peluang yang sama dan setara dalam partisipasinya pada gerakan pemberdayaan.

Ketujuh, pada tahap trakhir pendekatan pemberdayaan yaitu adanya transformation. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya pemberdayaan merupakan proses perubahan. Dimana perubahan yang akan dilakukan adalah merubah keadaan masyarakat yang sebelumnya tertinggal menjadi lebih sejahtera dengan adanya peningkatan perekonomian. Selanjutnya, poin penting yang harus dipahami dalam pendekatan ini adalah perubahan yang terjadi harus diinisiasi oleh masyarakat setempat melalui gerakan-gerakan pemberdayaan.

Dengan adanya proses pendekatan yang baik dalam proses pemberdayaan, tentu sangat membantu masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan dan penguatan ekonomi mereka. Terlebih, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan secara kolektif  (gotong royong) dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat yang kuat dan merata dapat tercapai dengan baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here