Desa Sebagai Cara Berpikir

38

Sistem sosial kita pada dasarnya cukup untuk mengobati perilaku hedonis kaum terdidik yang tercerabut dari pemikiran desa. Kota sekali lagi hadir, menyengaja karena bertemunya banyak kepentingan misal pasar, politik dan modernisme. Lalu bagaimana kita yang hidup di kota tapi masih mau mewarisi cara berpikir desa? Banyak contohnya pola hidup slow living, urban farming dan mengembalikan lagi ecosystem alam di ruang kota untuk layak tinggal.

Kota-kota kumuh pada dasarnya adalah kondisi ruang yang lari dari pemikiran desa. Manusia menegasikan keberadaan tumbuhan dan hewan. Menebang pohon misalnya, dianggap sepele, karena pikiran desanya lari menuju kota hutan beton. Coba tengok orang kota mengelola anggaran negara. Tiap tahun pemerintah selalu gagal menumbuhkan pasar warga dari rutinitas anggaran. Kegiatan di hotel mewah, konsumsi makanan, tak ada penganggaran berbasis produk kreatif warga, dan perilaku bermacam-macam yang selalu menghindar dari pikiran desa.

Mengapa demikian? Ukuran kemajuan orang kota atau wilayah hanya dilihat saat kota makin ramai dan modern, dan pandangan itu dicontohkan dengan meninggalkan orang-orang desa. Padahal jika mau berkegiatan di pusat pelatihan milik kelompok warga, uang akan berputar di kampung atau kotanya sendiri. Karena cara berpikir orang kota yang sebenarnya terbelakang, maka kegiatan harus di hotel mewah, menghabiskan anggaran untuk memberi kekayaan kaum elit. Wah bangkrut dong hotel-hotel di masa depan jika begini. Apakah hotel dibangun untuk bergantung pada pemerintah saja, apa tidak ada ecosystem swasta?

Misal saja di Metro ini ada 34 Dinas dan ada 22 Kelurahan. Ada juga kampus negeri dan swasta, pembangunan berbasis partisipasi–visi kota Metro–jika anggaran kota kembali ke warganya. Kalau mengalir ke hotel di Bandar Lampung, bahkan ke kota lain di Jawa logikanya hanya based on project. Jika 1 dinas mulai fokus 1 kelurahan, 1 program studi fokus 1 kelurahan, kita membuat kegiatan berbasis menumbuhkan ekonomi kreatif warga, tentu 5 tahun kepemimpinan walikota atau 4 tahun rektor sangat membekas ke tiap warga. Ini disebut kolaborasi dalam berkegiatan berbasis partisipasi dan menumbuhkan ekonomi warga.

Heran lagi kepala desa diajak diskusi desa di hotel-hotel kota. Anggaran 1 miliar lebih desa, juga habis untuk membangun gapura tak ada fungsi. Jadi sindrom cara berpikir kota itu sudah masuk ke desa-desa termasuk para pejabatnya. Dana Desa yang menjadi stimulus kreatif itu menjebak banyak orang desa jadi birokratis nir kreatif. Ini gejala yang muncul secara jamak karena pendamping desa juga tidak punya roadmap baku langkah pemberdayaan.

Kota juga harus mempertimbangkan bahwa dana kelurahan di tahun-tahun yang akan datang dapat merenovasi kantor kelurahan agar layak disebut ballroom, convention hall dan bahasa mudahnya ruang rapat yang representatif layaknya kita harus sewa ruang rapat di hotel. Keputusan Presiden Dana kelurahan 350 juta per tahun harus menumbuhkan ekonomi sekitar. Warga dididik mengelola badan usaha milik kelurahan, mulai dari makan, snack dan pelayanan standar sebagaimana hotel-hotel. Bisa bayangkan jika ada kegiatan per tahun 1 miliar saja mampir di tiap kelurahan yang berjumlah 22, hal ini akan membuat pemberdayaan masyarakat makin maju.

Payungi (Pasar Yosomulyo Pelangi) tahun ini proses membuat meeting room. Di atasnya mushola dan bawahnya ruang rapat berkegiatan. Selama ini kami melakukan kelas kelas media digital, sekolah organik dan sekolah desa di rumah warga yang kami sewa. Kami bahkan sudah kolaborasi dengan rumah kreatif BUMN, penerbit, pengusaha lokal dan lainnya. Ini semua karena kita menggunakan desa sebagai cara berpikir. Gotong royong, kreatifitas, saling menumbuhkan, konsumsi anggaran dilingkup sekitar dan tentu tidak membuang modal ke luar wilayah. Bahkan yang harus ditekankan bagaimana uang kabupaten lain atau provinsi lain masuk ke wilayah kita.

Jika menggunakan logika desa sebagai cara berpikir, apa yang ditanam, dipihara dan diproduksi di desa itu adalah prinsip hidup yang mandiri. Apakah ini terjadi di kota? Sejak mendeklarasikan kota, penduduknya makin meninggalkan pertanian, peternakan dan bahkan berkerajinan. Kota hanya mengejar gaya hidup, gedung tinggi dan ruang-ruang nongkrong. Pernahkan orang-orang kota secara filsafati bertanya, sebagaimana kaum slow living bertanya, dari mana sayuran ini? Di tanam di daerah mana? Bagaimana prosesnya?

Uang pemerintah dan lembaga pendidikan negeri, pada intinya bergantung pada hirarki pusat. Mereka membentuk ecosystem yang saling bergantung dan ruang ekonomi hanya sebagai aliran keluar masuk setiap tahun. Industri kreatif, pasar barang, produk pertanian, peternakan, berada pada jalur berbeda. Jadi jika desa sebagai cara berpikir, pemerintah dan perguruan tinggi punya andil memutus rantai ketimpangan ekonomi. Adanya kantor pemerintah dan lembaga pendidikan telah membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Maka lebih baik lagi jika penganggaran setiap tahun, mulai menimbang berkegiatan di wilayahnya sendiri berbasis pemberdayaan warga sekitar juga menumbuhkan ecosystem koperasi warga, dan bukan untuk sedikit elit.

Dharma Setyawan
Penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here