Dandhy & Friends

DDL, UU ITE, dan Kontrol Sosial

Akhirnya apa yang kita khawatirkan dengan kehadiran Undang-Undang ITE terbukti sudah. Tidak hanya postingan asal-asalan yang pada etika jurnalistik jelas ditabukan seperti pornografi dan penghinaan SARA, tetapi juga menjangkau kritikan dan kontrol sosial terhadap pemerintah.

DDL (Dandhy Dwi Laksono) dilaporkan ke polisi oleh Repdem Jawa Timur atas postingannya di Facebook terhadap kebijakan pemerintah yang diusung PDI Perjuangan dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri terhadap penanganan masalah HAM di Indonesia. DDL membandingkan Mega dengan Aung San Suu Kyi dalam penanganan Myanmar atas Rohingya.

DDL adalah seorang jurnalis. Ia anggota anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Meski memilih tidak bekerja di media kapitalis, karya jurnalistiknya (terutama video) termasuk papan atas di negeri ini. Ia berpetualang dengan sepeda motor untuk meliput kondisi lingkungan dan budaya, lalu memilih cara sendiri mempublikasikannya di media.

Di Facebook, DDL aktif berpendapat. Kuallitas tulisan opininya sama mutunya dengan pers umum terbaik negeri ini. Termasuk tulisannya yang dilaporkan kepolisi tersebut. Saya negeri ini melindungi jurnalisme formal (medianya terdaftar di Dewan Pers), dan karya jurnalisme di luar itu di luar garis. Jika DDL menulis di media umum, taruhlah Kompas atau TEMPO, tulisannya pasti disarankan diaduka ke Dewan Pers. Atau kalau dilaporkan ke polisi tidak bisa menggunakaan UU ITE ( meski ini hanya kesepahaman lisan bahwa UU ITE bukan untuk pers dan jurnalis).

Di sinilah masalah UU ITE muncul. Ketika pasalnya digunakan untuk mengirim para pengeritik konstruktif ke penjara maka pemerintahnya tak ubahnya dengan Orde Baru. Dan kondisi ini akan menyebarkan ketakutan kepada para intelektual di negeri ini dan bisa membuat orang tiarap.

Ini tentu saja bukan cerminan negara demokratis. Ciri negara demokratis adalah tidak ada orang yang berpendapat dan berekspresi dikirim ke penjara karena dianggap kriminal. Sebab ia tidak mencuri sesuatu dan membunuh seseorang.

Orang yang berpendapat membutuhkan perdebatan atau diskusi yang terbuka dan hangat untuk kesempurnaan jalannya demokrasi.

Sebaiknya laporan terhadap DDL ditarik kembali dan orang-orang yang tidak sependapat dengannya mengeluarkan pandangannya. Itu lebih adil dan beradab.

Jika ingin meneruskan juga tidak apa. Mungkin orang ini ingin mengetes sejauh mana para pejuang demokrasi di Indonesia masih ada. Dan kasus ini menjadi pijakan untuk gelombang memurnikan kembali gerakan demokrasi di Indonesia.

Ke manapun arahnya, saya yakin DDL dan kita akan siap menghadapi dan memanfaatkannya.

Salam demokrasi!

Penulis: Syofiardi Bachyuljb

(Visited 71 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

1 thought on “DDL, UU ITE, dan Kontrol Sosial”

  1. Ping-balik: SAFEnet Voice

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *